Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat terwujud dalam kurun waktu 15 hingga 20 tahun mendatang.
Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai melakukan kunjungan kerja dalam rangka memulai pembangunan sejumlah investasi Swasta di IKN pada Rabu (1/11/2023).
"Ya ini perkiraan saya 15 sampai 20 tahun proyek IKN Nusantara. Jadi, di negara mana pun (yang membangun ibu kota baru) ya kira-kira 15 sampai 20 tahun," tuturnya dalam keterangan kepada media di Kawasan IKN, dikutip Kamis (2/11/2023).
Kepala Negara optimistis dapat dengan optimal mencapai target penyelesaian pembangunan IKN seiring dengan masifnya investasi swasta yang telah bergulir.
Terlebih lagi, Jokowi menambahkan, hingga akhir 2023 total investasi di IKN yang disuntik oleh pemodal dalam negeri dilaporkan mencapai Rp45 triliun.
Perinciannya, total investasi yang disuntik oleh PMDN pada groundbreaking September 2023 totalnya mencapai Rp23 triliun, pada November 2023 sebesar Rp12 triliun dan pada Desember 2023 senilai Rp10 triliun.
Baca Juga
"Ini kalau swasta sudah masuk akan terus bergulir [pembangunannya]. Terutama nanti setelah selesai yang namanya nanti Tol Balikpapan - Nusantara. Kemudian setelah selesai airport Nusantara itu akan mempercepat proses investasi yang ada di ibu kota negara nusantara," tuturnya.
Sebelumnya, orang nomor 1 di Indonesia tersebut memastikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan dan mendahulukan investor lokal dalam berinvestasi di IKN.
Namun, Jokowi menambahkan, jika sudah tidak ada minat dari investor lokal, maka pemerintah akan membuka peluang investor dari luar negeri untuk turut andil menopang pembangunan IKN. Pasalnya, dia menyebut minat investor asing untuk berinvestasi di IKN juga tinggi.
Presiden memerinci, sedikitnya 130 investor dari Singapura telah datang melihat langsung IKN beberapa bulan lalu. Selain itu ada juga investor dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, hingga Uni Emirat Arab yang telah menyatakan minat menanamkan modal untuk pembangunan ibu kota baru.
"Ini memang kami ngerem, dari dalam negeri dulu yang menggerakkan. Nanti untuk zona-zona besar, misalnya financial center nanti mungkin dari luar. Zona kesehatan mungkin bisa masuk rumah sakit internasional bisa dengan UU Kesehatan yang sekarang bisa,” pungkasnya.