Utang Pemerintah Tembus Rp7.891,6 Triliun, Tanda Bahaya?

Bisnis.com, JAKARTA – Posisi utang pemerintah pada September 2023 meningkat menjadi sebesar Rp7.891,61 triliun, dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.870,35 triliun (month-on-month/MoM).

Mengutip data APBN Kita, rasio utang pemerintah pada September 2023 tercatat sebesar 37,95% terhadap produk domestik bruto (PDB). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode Agustus 2023, 37,84% terhadap PDB.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, rasio utang pemerintah mengalami penurunan, dibandingkan dengan 39,3% dari PDB pada September 2022.

Jika dirincikan, perkembangan komposisi utang pemerintah per September 2023 tercatat didominasi oleh utang domestik yaitu 72,07%.

Berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 88,86%.Kemenkeu menyebut, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. 

“Per akhir September 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo [average time maturity/ATM] di kisaran 8 tahun”.

Bisnis mencatat, jumlah utang pemerintah terus mengalami kenaikan sejak awal tahun hingga kuartal II/2023 (year-to-date/ytd). Posisi utang pemerintah pada Januari 2023 tercatat Rp7.754,9 triliun. Angka tersebut naik cukup signifikan pada Februari 2023, yaitu Rp7.861,8 triliun. Utang pemerintah lantas kembali naik menjadi Rp7.879 triliun pada Maret 2023. 

Namun, utang pemerintah sempat melandai atau turun menjadi Rp7.849,9 triliun pada April 2023 dan Rp7.787,5 triliun pada Mei 2023. Sebulan berselang, utang pemerintah kembali meningkat ke level Rp7.805 triliun pada Juni 2023. 

Selanjutnya, utang pemerintah terus menunjukkan tren kenaikan, yaitu menjadi Rp7.885 triliun pada Juli 2023, Rp7.7870 triliun pada Agustus 2023. Utang pemerintah mencatat posisi puncak sepanjang tahun ini, yaitu Rp7.891 triliun pada September 2023. 

Rasio Utang 

Untuk diketahui, rasio utang pemerintah sempat meningkat hingga mencapai level di atas 40% akibat pandemi Covid-19. Pemerintah harus menarik utang yang lebih tinggi untuk menangani pandemi Covid-19, seiring dengan penerimaan pajak yang tertekan akibat terganggunya aktivitas perekonomian. 

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran 2024, pemerintah memperkirakan rasio utang akan mencapai 37,8% terhadap PDB pada akhir 2023.

Meski demikian, level rasio utang tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan posisi sebelum pandemi Covid-19, di mana rasio utang pada 2019 berada pada level 30,2%.

Pada 2020, rasio utang pemerintah meningkat signifikan hingga mencapai 39,4% terhadap PDB. Pada 2020, rasio utang kembali meningkat hingga menjadi sebesar 40,7% terhadap PDB. Rasio utang tersebut baru mengalami penurunan tipis pada 2020, dengan rasio sebesar 39,7% terhadap PDB.

Pemerintah menyatakan bahwa rasio utang yang naik drastis saat pandemi Covid-19 berhasil diturunkan dengan cepat, pada tingkat yang aman dan terjaga.

Hal ini sejalan dengan konsolidasi fiskal juga dapat dicapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan dalam undang-undang, tercermin dari defisit APBN yang kembali ke level di bawah 3% pada 2022, yaitu 2,35% terhadap PDB.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa rasio utang pemerintah pada September 2023 terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003, juga masih sesuai dengan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 dengan rasio di kisaran 40%. 

Pengelolaan utang pemerintah disebutkan tetap baik, tercermin dari hasil asesmen Lembaga pemeringkat kredit pada 2023 yang mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade, antara lain oleh S&P dan Fitch (BBB/ Stable), serta peningkatan outlook menjadi positif oleh R&I (BBB+/positive).

“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” seperti dikutip dari Buku APBN Kita Edisi Oktober 2023, Minggu (29/10/2023).

Asing vs Domestik di SBN

Lebih lanjut, Kemenkeu melaporkan bahwa kepemilikan investor individu dalam SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya mencapai 2,95% menjadi 7,38% pada akhir September 2023.

Sementara itu, kepemilikan SBN domestik terbesar yaitu perbankan, di mana per akhir September 2023 mencapai 29,73%, kemudian diikuti perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memegang sekitar 18,35%. 

Selanjutnya, kepemilikan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 16,91% antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. 

“Asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,95 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing” tulis Kemenkeu.

Adapun, sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Kemenkeu menegaskan, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. 

Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond). 

Pemerintah pun mendorong digitalisasi dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online, sehingga mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Perkembangan outstanding utang pemerintah (triliun rupiah)

*Outstanding per akhir September 2023

Penerbitan Utang Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga September 2023 mencapai Rp198,9 triliun. Realisasi itu turun 58,6% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

“Dibandingkan tahun lalu, kita mengalami penurunan yang sangat tajam dari pembiayaan utang. Tahun lalu sampai September itu kita pembiayaan utangnya mencapai Rp480 triliun, jadi ini turun drop 58,6%,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (25/10/2023).

Bahkan, Sri Mulyani mengatakan realisasi pembiayaan utang hingga September 2023 jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp696,3 triliun.

“Sampai dengan September, realisasinya sebetulnya masih sangat kecil. Pembiayaan utang kita sebesar Rp198,9 triliun. Ini artinya kita baru merealisir 28,6% dari alokasi pembiayaan utang yang ada dalam UU APBN,” jelasnya.

Perinciannya, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga September 2023 mencapai Rp181,4 triliun atau baru terealisasi 25,4% dari target di UU APBN 2023.

Realisasi ini pun mengalami penurunan sebesar 61,5% dari realisasi periode yang sama pada 2022 yang sebesar Rp470,9 triliun.

Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman, baik bilateral maupun multilateral, tercatat sebesar Rp17,4 triliun, naik 83,1% secara tahunan dari Rp9,5 triliun pada September 2022.

Dia mengatakan defisit APBN hingga akhir tahun akan diupayakan lebih rendah dari 2,3%, meski di sisi lain, penyediaan surat utang pemerintah akan dijaga agar dinamika yang cenderung meningkat di pasar keuangan dan pasar surat berharga saat ini dapat dikelola dengan baik.

“Kita juga sekarang meningkatkan kewaspadaan karena tadi yang saya sampaikan, pasar SBN atau bond di level global mengalami dinamika dan volatilitas yang cukup tinggi sehingga kami juga harus sangat hati-hati dalam mengelola utang, terutama penerbitannya dikaitkan dengan outlook defisit kita,” jelasnya.

Dia menambahkan Kemenkeu akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia di tengah situasi global yang melonjak dan meningkatnya tekanan terhadap berbagai indikator, seperti nilai tukar dan sisi suku bunga.

Utang Diproyeksi Tembus Rp8.000 Triliun

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan pada akhir 2023, outstanding utang pemerintah akan berada pada kisaran Rp8.000 triliun hingga Rp8.100 triliun.  

Bhima menyampaikan, perkiraan utang tersebut akan lebih besar pada 2024, mengingat pemerintah telah merencanakan penarikan utang baru tahun depan sebesar Rp648,1 triliun. 

“Jadi tahun depan [2024] lebih besar dari 8.100 triliun,” katanya kepada Bisnis.

Menurut Bhima, belanja pemerintah yang cenderung populis seperti kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen dan anggaran perlindungan sosial yang hampir menyentuh Rp500 triliun, serta subsidi energi, didorong oleh besarnya kebutuhan pembayaran bunga utang menjadi pemicu naiknya penerbitan utang baru.

Di sisi lain, Bhima melihat adanya tantangan pada tahun depan, di mana likuiditas global masih dilanda ketidakpastian terutama sejak naiknya suku bunga The Fed secara agresif di 2022-2023 sehingga mempengaruhi penyerapan surat berharga negara (SBN) valas. 

Sejalan dengan hal itu, penerbitan SBN yang didorong dipasar domestik masih ada risiko menyedot likuiditas.