Bisnis.com, BANDA ACEH - Pelaku perkebunan dan industri kelapa sawit berusaha membangun kesepahaman dan sinergi untuk solusi masa depan perkembangan kelapa sawit melalui kegiatan Andalas Forum IV Tahun 2023 yang digelar oleh Gapki Aceh dan Gapki Sumut di Banda Aceh.
Andalas Forum IV 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 19-20 Oktober 2023 di Hotel Hermes, Banda Aceh berjalan dengan sukses dengan menghasilkan sejumlah rumusan dan rekomendasi bagi keberlangsungan bisnis dan investasi di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit di Tanah Air.
Ketua Gapki Aceh Denny Ramadhan mengatakan Andalas Forum IV menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat (PSR), penetapan harga TBS dalam perspektif kemitraan, dinamika industri kelapa sawit berkelanjutan, hingga pemetaan digital dalam konteks kebijakan RTRW industri perkebunan kelapa sawit.
“Keberhasilan pelaksanaan Andalas Forum IV di Banda Aceh itu karena didukung dan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai Pemprov Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Gapki Pusat, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, anggota Gapki dari seluruh Indonesia dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan sektor ini. Kegiatan ini menghasilkan banyak rumusan dan rekomendasi untuk keberlangsungan sektor perkebunan kelapa sawit di Tanah Air, termasuk di Sumatera,” kata Ketua Gapki Aceh tersebut, Selasa (24/10/2023).
Ada 10 butir rumusan yang dihasilkan dalam acara tersebut, yakni:
1. Pemerintah Aceh menyambut baik adanya kegiatan seminar Andalas Forum ini yang mana industri kelapa sawit telah berkontribusi bagi Aceh perlu terus dapat memajukan daerah, berharap memiliki ada kawasan ekonomi khusus diantaranya melalui perusahaan anggota GAPKI bisa mempelopori hadirnya refinery minyak kelapa sawit di Aceh.
2. Pemerintah juga menyampaikan telah melakukan berbagai kebijakan mendukung industri kelapa sawit seperti mengelola dana sawit (BPDPKS) yang membantu dalam PSR dan juga subsidi hal lain terkait kelapa sawit.
3. Khusus bagi Gen Z yang hadir perlu lebih banyak tahu tentang kelapa sawit. Apalagi banyak menerima berbagai informasi melalui media sosial. Penting melawan black campaign yang dilakukan pihak lain. Kelapa sawit itu baik, misalnya sawit sebagai pangan contohnya minyak goreng kini tak lepas sebagai kebutuhan di rumah tangga dan apalagi pelaku UMKM yang menjadikan minyak goreng sebagai kebutuhan wajib. Juga telah mampu berkontribusi terhadap kebutuhan energi misalnya B35, memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia.
4. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkebunan kelapa sawit rakyat maupun nasional. Penting untuk terus memperkuat program PSR dan menyediakan sarana prasarana yang mendukungnya. Pemerintah dan industri harus bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan efektif.
5. Pilar PSR: Legalitas (kelembagaan lahan), Produktivitas, Prinsip Sustainability dan Sertifikasi ISPO, Prinsip Economicaly, social dan environmentaly perlu diterapkan pada Pola pengusulan PSR yaitu melalui dinas daerah dan Kemitraan (perusahaan inti yang berperan). Dalam pelaksanaannya perlu tata kelola yang baik dan benar terhadap keuangan negara yang dilaksanakan seluruh stakeholder yang terlibat.
6. Perlu terus didorong pentingnya petani bermitra melalui koperasi petani dengan perusahaan sebaik-baiknya. Pembiayaan melalui kebun inti plasma dan ada perjanjian MoU perusahaan Inti dan Koperasi yang isinya: Single Management, Perusahaan Inti Wajib Beli TBS Koperasi, Harga TBS berdasarkan Harga Disbun. Perusahaan inti memberikan corporate guarantee (lancar pembayarannya) dan cash deficit guarantee atas pembiayaan koperasi sampai pelunasan.
7. Penetapan Harga TBS dalam Perspektif Kemitraan merupakan masalah penting dalam kemitraan antara petani dan industri. Diperlukan pedoman yang jelas tentang perhitungan harga TBS dan regulasi yang transparan. Hal ini akan memastikan bahwa petani dan industri memperoleh azas sesuai dengan kontribusi mereka dalam rantai pasok kelapa sawit.
8. Dinamika Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Kebijakan industri kelapa sawit di Aceh dan di seluruh Indonesia harus berfokus pada aspek keberlanjutan. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan akademisi penting untuk memastikan bahwa pengembangan industri kelapa sawit dengan kultur teknis terbaik (Best Practice) tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat. Pendidikan tinggi harus memainkan peran kunci dalam persiapan sumber daya manusia industri yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan.
9. Pemetaan Digital Terkait Kebijakan RTRW: Pemetaan digital adalah alat penting dalam perencanaan dan pengembangan industri perkebunan kelapa sawit. Pemerintah sangat diharapkan mengintegrasikan pemetaan digital dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mendukung program peremajaan sawit rakyat. Hal ini akan membantu menghindari tumpang tindih dengan kawasan hutan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri.
10. Penyelesaian Konflik Lahan: Konflik lahan antara industri perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan menjadi salah satu tantangan utama. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ini dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan lingkungan hukum yang stabil bagi industri dan melindungi keanekaragaman hayati serta hak-hak masyarakat setempat.
Selain itu, ada pula 5 butir rekomendasi yang dikeluarkan Andalas Forum IV untuk mendorong perkembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani yang terdiri dari:
1. Kolaborasi dan Kemitraan yang Kuat: Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, industri, dan petani dalam implementasi program PSR dan pengembangan sarana prasarana yang diperlukan.
2. Transparansi dan Keadilan Harga TBS: Menerapkan regulasi yang transparan dan jelas dalam penetapan harga TBS, serta memastikan bahwa harga yang ditetapkan adil dan sesuai dengan kontribusi petani.
3. Keberlanjutan dan Pendidikan Tinggi: Mendukung kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam melatih dan mempersiapkan SDM yang berkualitas tinggi dengan komitmen pada praktik kultur teknis terbaik dan berkelanjutan.
4. Pemetaan Digital dan Tata Ruang yang Terintegrasi: Memastikan pemetaan digital terintegrasi dalam kebijakan RTRW untuk optimalisasi penggunaan lahan dan dukungan terhadap program peremajaan sawit rakyat.
5. Penyelesaian Konflik Lahan yang Adil: Aktif menyelesaikan konflik lahan antara industri perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan dengan cara yang adil, melindungi keanekaragaman hayati, dan hak-hak masyarakat setempat.
Sementara itu, Sekjen Gapki Aceh Yantri Bakti Putera menambahkan rumusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Andalas Forum IV sejalan dengan tema kegiatan itu yang mengusung,"Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Hilirisasi dan Korporatisasi Petani,". Hal itu bermaksud untuk menyatakan pentingnya upaya bersama dan bermitra dalam memajukan industri kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Andalas Forum IV tahun 2023 kali ini menghadirkan 14 narasumber, meliputi 4 pada sesi PSR, 2 pada sesi Penetapan Harga TBS dalam Perspektif Kemitraan, 3 pada sesi Dinamika Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan dan 5 pada sesi Digitasi terkait Kebijakan RTRW dalam Industri Kelapa Sawit. Serta dihadiri lebih dari 400 peserta meliputi perusahaan perkebunan anggota GAPKI maupun beberapa non-anggota, asosiasi petani, pemerintah, akademisi dan mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan.
_1689913916.jpg?w=184&h=104)
