Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan tiga peran BI untuk mendukung dan mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.
Hal tersebut dilakukan guna mengakselerasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah (pemda) dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah.
“Pertama, BI melakukan digitalisasi di bidang pembayaran, antara lain melalui QRIS yang telah mencapai 37 juta pengguna yang sebagian besar merchantnya adalah UMKM,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2023, Selasa (3/10/2023).
Perry menjelaskan bahwa QRIS telah menyejahterakan rakyat, dan akan semakin lengkap melalui fitur baru tarik tunai, transfer dan setor tunai (TUNTAS). Selain itu, QRIS juga telah tersambung dengan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang akan mempercepat elektronifikasi Pemda.
Kedua, BI terus memperluas layanan KKI yang dibantu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan melakukan mobilisasi bersama perbankan dan penyedia jasa pembayaran.
KKI bukan hanya tanpa biaya penggunaan, tetapi memiliki bunga yang sangat terjangkau bagi merchant, yakni sebesar 1,3 persen.
Baca Juga
“Kami lakukan mobilisasi dengan perbankan dan sistem pembayaran dari kami kepada pemerintah daerah adalah tanpa biaya, kecuali biaya materai karena UU,” jelasnya.
Ketiga, BI melakukan digitalisasi end to end yang mencakup KKI, QRIS dan fast payment yang akan tersambung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), sehingga berbagai kanal pembayaran akan lebih cepat difasilitasi secara real time.
Pada kuartal II/2023, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14.000 triliun, sementara transaksi uang elektronik mencapai Rp111 triliun.
“Mari kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi menuju Indonesia Maju,” tutupnya.
Adapun, dalam upaya digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), telah terealisasi 399 Pemda atau 73,6 persen pemda yang masuk kategori digital per semester I/2023.
