Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mendorong harmonisasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah dan pusat. Luky mencontohkan proyek strategis nasional (PSN) yang diusung pemerintah tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika tidak didukung oleh kebijakan di tingkat daerah.
“Percaya atau tidak, jika ada PSN di suatu daerah, di mana pemerintah daerah tidak membangun infrastruktur pendukungnya, maka itu akan menjadi mubazir,” katanya dalam Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Selain itu, dia juga mencontohkan program atau prioritas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol pada akhir 2024.
Namun demikian, menurutnya, program atau target tersebut tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah pusat.
“Jadi misalnya, sekarang kita memiliki dana desa. Pada dasarnya, kita mentransfer dana ke desa-desa di 75.000 desa dan kemudian karena saat ini prioritas utama nasional adalah mengatasi kemiskinan ekstrem ini, jadi kepada desa-desa tersebut, Anda harus mengalokasikan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa Anda,” jelasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I/2023.
Baca Juga
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6 persen. Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen.
“Untuk mencapai target 75 persen digital pada 2023, beberapa hal perlu dilakukan, yang pertama, optimalisasi pemanfaatan Proyek Strategis Nasional. Sampai dengan Agustus 2023 itu 161 PSN telah selesai dan investasinya Rp1.134 triliun untuk menunjang perluasan layanan digital di Indonesia,” kata Menko Airlangga.
