Bisnis.com, JAKARTA — Kendati terdengar klasik, pepatah kuno 'jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang' agaknya cukup relevan dengan kondisi investasi minyak dan gas bumi Tanah Air saat ini.
Terlebih, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk bisa mewujudkan visi produksi terangkut (lifting) 1 juta barel minyak bumi per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas bumi per hari (Bscfd) pada 2030.
Berita tentang target lifting 1 juta barel minyak bumi menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini highlight Bisnisindonesia.id, Kamis (21/9/2023):
1. Berjibaku Mewujudkan Produksi Migas 1 Juta Barel
Dengan masih minimnya realisasi investasi untuk kegiatan eksplorasi dibandingkan dengan kegiatan lainnya di industri hulu migas, bukan tidak mungkin target besar produksi migas itu hanya tinggal mimpi, jika pemerintah tidak segera melakukan percepatan tranformasi di sektor hulu migas.
Ditambah lagi, hingga kini belum ada penemuan lapangan migas kelas kakap untuk menambah cadangan yang ada. Sejumlah proyek migas raksasa terutama pengembangan lapangan migas laut dalam seperti Indonesia Deepwater Development (IDD) di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur dan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku juga masih berproses.
Di sisi lain, produksi migas khususnya minyak diproyeksikan bakal terus menurun secara alamiah, mengingat Indonesia masih bertumpu pada lapangan migas dengan usia tua yang memiliki risiko eksplorasi yang tinggi. Sejumlah lapangan migas bahkan tak kunjung dapat dimonetisasi.
Pada saat yang sama, realisasi investasi untuk eksplorasi di sektor migas jika merujuk pada data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak pernah tembus US$1 miliar sejak 2018. Angka itu berbanding terbalik dengan investasi untuk produksi yang selalu mendominasi sejak 5 tahun lalu.
Padahal, tanpa adanya kegiatan pengeboran yang masif dan agresif, mustahil target besar lifting pada 2030 itu akan tercapai.
2. Buah Manis Merger Pelindo: Arus Lancar, Biaya Logistik Tertekan
Truk logistik pengangkut peti kemas hilir mudik di Jalan Enggano, Jakarta Utara pada Selasa (19/9/2023). Jalan itu menjadi salah satu penyangga arus barang dari dan ke pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Priok. Dari ratusan kendaraan yang melintas, Marhalim adalah salah satunya.
Saban hari, pria berusia 53 tahun itu merupakan sopir truk bongkar muat kontainer dari demaga menuju depo maupun sebaliknya. Hingga sore, Marhalim sudah dua kali keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok untuk bongkar maupun memuat peti kemas. “Sampai dini hari nanti mungkin bisa sampai delapan kali pengangkut peti kemas,” ceritanya kepada Bisnis, Selasa (19/9/2023).
Marhalim terbiasa untuk membawa peti kemas dari depo ke pelabuhan maupun sebaliknya. Frekuensi perjalannya dapat mencapai enam hingga delapan kali per hari. Dia membidik volume pengantaran sebesar-besarnya. Maklum, makin sering mondar-mandir membawa peti kemas, isi kantongnya bakal makin tebal.
Volume ini baru mampu dicapainya dalam dua tahun terakhir. Menurutnya, perubahan langsung terasa setelah pemerintah menggabungkan (merger) Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi satu entitas bernama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
Merger Pelindo pada 1 Oktober 2021 menjadi penanda dimulainya era transformasi di tubuh perseroan. Pada fase awal, Pelindo telah menyelaraskan bisnis keempat perusahaan itu melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial.
Strategi itu ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa. Budaya integrasi ini juga berlanjut pada tahapan reorganisasi hingga integrasi investasi terhadap pengembangan bisnis.
Langkah awal tersebut memberi gairah baru bagi seluruh rantai pasok yang berhubungan langsung dengan pelabuhan. Strategi ini turut berdampak pada peningkatan volume arus bongkar muat (throughput) peti kemas maupun layanan non-peti kemas. Pengalaman ini juga dirasakan oleh Marhalim dan supir truk lainnya.
Baginya, perubahan itu mempermudah berbagai macam perizinan saat masuk maupun keluar pelabuhan. Para supir kini mengantongi satu kartu ‘sakti’ berupa identitas khusus keluaran Pelindo untuk mengakses dermaga. Lewat penerapan Single TID (Single Truck Identification Data), para sopir hanya perlu menunjukkan kartu itu kepada petugas untuk masuk maupun keluar dermaga.
Single TID merupakan sistem elektronik pendataan bagi setiap truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain sebagai identitas sopir, kartu itu sekaligus menunjang Truck Booking System dan Terminal Operating System. Teknologi ini wajib digunakan oleh seluruh perusahaan di bidang trucking untuk kemudahan aktivitas di pelabuhan tersibuk di Tanah Air itu per 1 September 2022.
Lewat program itu, kendaraan pengangkut akan langsung mendapat petunjuk lokasi parkir sebelum memuat kontainer di area penumpukan peti kemas (stacking). Dengan begitu durasi bongkar maupun muat barang dari dan ke truk dapat ditekan menjadi sekitar 15 menit.
3. PR Menumpuk di Balik Upaya Peningkatan Pangsa Pasar Bank Syariah
Segala upaya terus dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pangsa pasar perbankan syariah Tanah Air. Mulai dari pemisahan UUS alias spin-off, konsolidasi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) hingga konversi berbagai BPD, terutama yang besar, menjadi bank syariah.
Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia, total aset perbankan syariah sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp801,68 triliun, naik 13,95 persen secara year-on-year (YoY) atau jika dibandingkan dengan posisi Juni 2022 sebesar Rp703,55 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas aset bank umum syariah (BUS) senilai Rp541,1 triliun, sedangkan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp260,6 triliun.
Jika diukur dari sisi pangsa pasar atau jika dibandingkan terhadap total aset industri perbankan secara total, jumlah aset perbankan syariah per Juni 2023 hanya mencapai 7,25 persen dari aset bank umum Rp11.052 triliun.
Meski kecil, pangsa pasar bank syariah terus membesar. Pada Juni 2022, pangsa pasar bank syariah baru mencapai 6,82 persen, lalu menjadi 7,04 persen di akhir tahun 2022. Sepanjang tahun ini, porsi pangsa pasar syariah cenderung bertahan di atas 7,20 persen.
4. Semringah Pelaku Migas Sambut Aset Lungsuran Pertamina
Pelaku usaha di industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Tanah Air menyambut baik rencana pemerintah yang ingin membatasi konsesi lapangan migas yang dikelola PT Pertamina (Persero).
Dengan pembatasan tersebut, diharapkan dapat membuka lebar partisipasi yang lebih intensif kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas nasional, di tengah tren penyusutan produksi siap jual (lifting) migas beberapa tahun terakhir.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal menilai, dengan adanya arahan dari pemerintah agar peluang-peluang lapangan migas yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina dibuka untuk umum, dapat meningkatkan investasi hulu migas dari swasta, baik domestik maupun internasional.
Di sisi lain, imbuhnya, Pertamina dapat berfokus pada lapangan-lapangan besar. “Kalau Pertamina mau maju lebih pesat lagi, lepaskan [lapangan] yang kecil-kecil, fokus yang gede,” kata Moshe saat ditemui Bisnis di sela-sela the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Nusa Dua, Rabu (20/9/2023).
Hanya saja, hingga saat ini Pertamina tak kunjung ingin melepas sejumlah aset lapangan migas minor atau kecil kepada KKKS swasta. Padahal, pelepasan itu dapat menjadi kerja sama yang positif antara perusahaan pelat merah itu dan swasta untuk meningkatkan lifting.
5. Rayuan Pulau Rempang, Saga Pilu Dibalik Investasi
Kepiluan dirasakan Anto dan keluarganya, yang tinggal di Kampung Tua Belongkeng. Anak mereka yang merupakan seorang guru di SD 016 Rempang, ikut ditangkap polisi saat bentrok di Jembatan IV Barelang.
Saat ini mereka tampaknya sulit percaya dengan siapapun. Bahkan rombongan media yang ingin mewawancara juga diperiksa mobilnya dan benar-benar ditanya apa tujuannya.
Mereka takut dan menyangka bahwa yang selalu datang ke wilayahnya yakni orang dari aparat atau pemerintah, yang mau memasang patok untuk menandai lokasi yang akan dibangun pabrik nantinya.
Tampak mereka masih terkejut dengan kabar kilat tersebut. Mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi, dan hanya dikabarkan untuk menyetujui relokasi.
"Kami menyetujui pembangunan, tapi dengan syarat kampung tua jangan diganggu gugat. Kan sudah ada patoknya ini kampung tua. Jadi kami hanya terima investasi di luar kampung tua," ujar Anto.
Ia mengaku sudah beberapa kali didatangi orang-orang dari pemerintahan dan aparat. Dan ketika mereka datang, Anto juga selalu menanyakan kapan anaknya bisa dilepaskan.
