Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menetapkannya menjadi salah satu proyek prioritas di 2024.
Berdasarkan Lampiran I Perpres No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Jokowi menetapkan ada 44 proyek prioritas dalam RKP tahun 2024. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah pembangunan IKN.
Untuk diketahui, Jokowi menargetkan dapat menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN pada 2024. Untuk mengejar target tersebut, pembangunan infrastruktur sudah mulai dilaksanakan.
Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, memaparkan untuk pembangunan pada fase 1 secara keseluruhan sudah mencapai 43 persen.
"Yang termasuk dalam batch 1 ini adalah kantor-kantor Kemenko, Kawasan istana, kantor presiden, bendungan sepaku semoi jalan logistik, jalan tol, dan lainnya," kata Danis kepada Bisnis, dikutip, Selasa (12/9/2023).
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa investor swasta juga akan segera merealisasikan pembangunan proyek di IKN dalam waktu dekat.
Baca Juga
Hal tersebut diamini oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono. Dia menyatakan bahwa sejumlah investor swasta akan melaksanakan groundbreaking proyek di IKN mulai minggu depan.
Para investor swasta yang dimaksud di antaranya, bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan hingga pendiri Salim Group, Anthoni Salim.
Agung menjelaskan bahwa total nilai investasi dari deretan investor yang akan groundbreaking pada minggu depan mencapai Rp40 triliun.
"Dalam minggu depan akan dimulai groundbreaking pembangunan IKN dengan investasi swasta," kata Agung dalam rangkaian agenda Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) - Infrastructure Forum di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Agung menjelaskan, sejumlah proyek yang mulai akan dibangun pada September 2023 nanti mencakup sektor mixed use development, mulai dari pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, berdasarkan Lampiran I Perpres No.52/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, disebutkan bahwa proyek prioritas strategis major project yang memiliki daya ungkit dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional pada 2023 akan tetap dilanjutkan dan dipertajam pada RKP 2024.
“Penajaman Major Project dilakukan dengan tetap menggunakan mekanisme clearing house,” seperti dikutip dari lampiran I Perpres No. 52/2023, Rabu (13/9/2023).
Penajaman tersebut dilakukan untuk menjamin tercapainya output major project dan memastikan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional tersebut, akan didorong integrasi berbagai sumber daya pembangunan baik pusat maupun daerah, termasuk dari badan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan swasta.
Berikut daftar 44 proyek prioritas strategis/major project dalam RKP 2024:
Proyek untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
1. Industri 4.0 di 7 Subsektor Prioritas
2. Destinasi Pariwisata Prioritas
3. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
4. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
5. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
6. Revitalisasi Tambak di kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
7. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
8. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
9. Pengelolaan Terpadu UMKM
Proyek untuk mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
10. Pembangunan wilayah Batam-Bintan
11. Pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar
12. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
13. Pembangunan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong
14. Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay
15. Pemulihan Pascabencana: Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta kawasan Pesisir Selat Sunda
16. PKSN Kawasan Perbatasan Negara
17. Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)
Proyek untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
18. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
19. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)
20. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
21. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
22. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
Proyek dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
23. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung
24. Kereta Api Makassar-Parepare
25. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
26. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang dan Makassar
27. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
28. Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms dan Gardu Induk 38.000 MVA
29. Transformasi Digital
30. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
31. 18 Waduk Multiguna
32. Jembatan Udara 37 Rute di Papua
33. Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan
34. Jalan Trans Papua Merauke - Sorong
35. Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
36. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
37. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
38. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
39. KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta - Semarang dan Jakarta - Bandung)
40. Pemulihan 4 DAS Kritis
Proyek untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
41. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
42. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
Proyek untuk memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
43. Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT
44. Penguatan Keamanan Laut di Natuna
