Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mengatasi krisis iklim. Namun, upaya-upaya memitigasi dampak perubahan iklim tersebut harus tetap memperhitungkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Luhut mengatakan bahwa perekonomian Indonesia masih terus bertumbuh. Untuk itu, pemerintah tidak ingin kebijakan yang akan diambil demi menekan emisi karbon, seperti melakukan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, justru mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami harus hati-hati karena kami tidak mau ini membahayakan pertumbuhan ekonomi. Satu hal yang selalu saya sampaikan ke John Kerry [Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim], kami serius untuk melakukan ini, tapi Anda harus memahami bahwa kami tidak mau ada masalah dengan perekonomian kami," ujar Luhut dalam pembukaan Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner, Kamis (7/9/2023) malam.
Apalagi, imbuh Luhut, emisi karbon per kapita Indonesia masih tercatat sebesar 2,3 ton per tahun. Jauh dibandingkan negara-negara maju yang mencapai 14-15 ton per kapita per tahun.
"Jadi bagaimana kami menjaga karbon emisi kami, tapi juga menjagai pertumbuhan ekonomi. Itu strategi kami," katanya.
Dalam sambutannya di acara Indonesia Sustainability Forum 2023, Luhut juga menekankan bahwa perjalanan dekarbonisasi setiap negara berbeda-beda, dari titik mulai, kapasitas, kemampuan, dan keterbatasan. Namun, dia menuturkan bahwa krisis iklim adalah persoalan bersama sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk menanganinya.
Baca Juga
Adapun, Indonesia memiliki peran penting dalam upaya dekarbonisasi global untuk menangani krisis iklim. Hal ini lantaran, kata Luhut, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dengan 95 hektare hutan hujan, potensi besar energi terbarukan yang mencapai 3.600 gigawatt, serta kekayaan cadangan mineral kritis yang dapat digunakan untuk mendukung transisi energi.
Pujian IMF
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva memuji upaya dekarbonisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis iklim.
Kristalina menyampaikan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan berbagai ancaman bencana alam, mulai dari kenaikan permukaan air laut hingga kebakaran hutan. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara (Asean) pun berada dalam urutan teratas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk Indonesia.
"Kami mengestimasi kerugian ekonomi akibat bencana di Asean rata-rata sekitar US$100 miliar per tahun," ujar Kristalina dalam agenda Indonesia Sustainability Forum 2023 di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Sehubungan dengan hal tersebut, dia melihat bahwa seluruh negara Asean telah berkomitmen untuk memenuhi target Perjanjian Paris. Sebagian besar berkomitmen mencapai karbon netral pada 2050.
Dia juga menyampaikan apresiasi secara khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atas langkah Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi dengan memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
"Tahun lalu, Indonesia bergerak lebih jauh dengan berkomitmen untuk memiliki 50 persen pembangkit listrik energi terbarukan pada 2030. Pak Luhut, bravo. Bravo to Indonesia," kata Kristalina.
Adapun, pemerintah telah menetapkan porsi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) mencapai 51,6 persen dari total penambahan pembangkit dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030.
Secara terperinci, PT PLN (Persero) akan membangun 10,4 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga air (PLTA), 3,4 GW pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), dan 4,7 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN telah melakukan langkah luar biasa melalui RUPTL paling hijau, salah satunya dengan menggencarkan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil dan pengembangan EBT.
“Dalam upaya transisi energi, PLN telah menekankan upaya dekarbonisasi pembangkit listrik, melakukan pembatalan 13,3 GW PLTU baru yang sebelumnya direncanakan dalam RUPTL, mengganti 1,1 GW PLTU dengan EBT dan 800 MW PLTU dengan pembangkit gas,” papar Darmawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
