Bisnis, JAKARTA — Target besar produksi siap jual (lifting) minyak bumi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030 menjadi pemantik bagi pemerintah untuk makin intens menggencarkan berbagai upaya dan strategi berburu cadangan baru.
Terlebih, hingga kini belum ada penemuan lapangan migas kelas kakap untuk menambah cadangan yang ada. Tanpa kegiatan pengeboran yang masif dan agresif, mustahil target besar lifting pada 2030 itu akan tercapai.
Langkah agresif pemerintah untuk mencari cadangan migas baru menjadi salah satu berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Jumat (1/9/2023). Sederet berita komprehensif lainnya turut tersaji seperti berjibaku menahan inflasi, saat taipan para naga memulai proyek di IKN hingga kuda-kuda bank pelat merah tekan rasio kredit bermasalah. Berikut selengkapnya.
Baca Juga
Dalam upaya meningkatkan produksi migas, pemerintah bahkan mendorong pemegang konsesi blok migas untuk memburu cadangan migas baru bahkan di lapangan berisiko tinggi (high risk). Penjaringan hidrokarbon baru dinilai menjadi krusial untuk membalik tren penyusutan lifting migas yang terus terjadi.
Untuk tahun depan saja, pemerintah telah menurunkan target lifting minyak mentah ke posisi 625.000 barel minyak per hari (bopd) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Koreksi itu terbilang cukup lebar jika dibandingkan dengan target lifting minyak bumi pada APBN 2023 yang sebelumnya dipatok di level 660.000 bopd.
Tidak jauh berbeda, target lifting gas bumi yang dipatok sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (boepd) juga mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan target yang sempat dipatok sebelumnya pada APBN 2023 di level 1,1 juta boepd.
Kendati terus turun, tetapi untuk jangka panjang pemerintah masih memiliki keyakinan tinggi dapat meningkatkan produksi migas nasional, terutama dengan kerja sama seluruh stakeholder terkait untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mempercepat realisasi kegiatan di lapangan seperti eksplorasi yang masif dan agresif.
Laju inflasi yang aman terkendali sepanjang tahun ini masih menyisakan tantangan seiring menyeruaknya sejumlah faktor mulai dari cuaca hingga kenaikan harga.
Adapun, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023, Kamis (31/8/2023), Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa laju inflasi di dalam negeri turun lebih cepat dan telah kembali ke sasaran 2-4 persen. Perry mengatakan, tingkat inflasi Indonesia bahkan merupakan salah satu yang terendah di dunia, di tengah masih tingginya laju inflasi global.
“Pada Juli 2023, lalu inflasi turun dari 5,51 persen pada akhir 2022 menjadi 3,08 persen secara tahunan, termasuk salah satu yang terendah di dunia,” katanya, Kamis (31/8/2023).
Perry menyampaikan bahwa penurunan inflasi terjadi pada seluruh kelompok, baik inti, harga bergejolak (volatile food), dan harga yang diatur pemerintah (administered prices). Jika dirincikan, pada Juli 2023, inflasi inti tercatat sebesar 2,43 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,58 persen yoy.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food mengalami deflasi 0,03 persen secara tahunan, menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,20 persen yoy.
Sejumlah taipan Tanah Air menyatakan komitmennya untuk merealisasikan investasi pembangunan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Pemerintah membuka satu persatu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang akan mulai merealisasikan investasi di IKN Nusantara.
Pada awal bulan Agustus, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan menjadi komando konsorsium PMDN.
Kemudian, Bahlil mengungkapkan selain Aguan, juga terdapat pendiri Royal Golden Eagle (RGE) Sukanto Tanoto. Kemudian, pada Rabu (30/8/2023), Bahlil menyebut pemilik Salim Group Anthoni Salim turut serta dalam konsorsium PDMN.
Bahlil kembali mengungkapkan lagi nama baru konglomerat yang siap menyuntikkan dana untuk pembangunan IKN yakni Bos Sinar Mas, Franky Oesman Widjadja juga dilaporkan siap menanamkan modal untuk pembangunan proyek.
Konsorsium tersebut akan melangsungkan groundbreaking proyek pada September 2023 ini. Tak hanya investor, pemerintah memberi sinyal bahwa sudah terdapat calon investor asing yang turut melirik IKN. Hanya saja, dia menekankan bahwa untuk tahap awal pemerintah masih memprioritaskan pada sejumlah investor dalam negeri.
“Kita pengen investornya itu kalau bisa dalam negeri. Luar negeri-nya juga sudah banyak tapi tahap pertama kita prioritaskan dalam negeri dulu,” katanya.
Bank-bank papan atas yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara gencar menekan rasio kredit bermasalah mereka pada awal tahun ini. Kondisi pandemi yang mereda dan gejolak ekonomi yang relatif terkendali menjadikan kualitas kredit kian membaik.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, sukses menjaga rasio nonperforming loan (NPL) perseroan tidak lebih tinggi dari tiga persen hingga akhir Juni 2023.
Direktur Utama BRI, Sunarso, mengatakan bahwa NPL BRI menyentuh angka 2,95 persen pada akhir Juni 2023, membaik dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu 3,26 persen.
“Menurut saya, angka NPL 2,95 persen untuk bank [BRI] yang main di UMKM, ini menunjukkan kemampuan kita me-manage portofolio UMKM dengan baik. Sementara itu, NPL coverage kita juga sudah mencapai 248,54 persen,” ujarnya saat Paparan Kinerja BRI, Rabu (31/8/2023).
Sunaro menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan, BRI menyiapkan respons yang strategis dengan terus mengukur likuiditas perbankan dan menyalurkan kredit secara prudent demi menjaga NPL.
Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, mengalokasikan penggunaan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp51,38 triliun untuk pembiayaan anggaran pada 2024 dengan tujuan untuk mengurangi penerbitan utang pemerintah pada tahun depan.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan bahwa alokasi penggunaan SAL sebesar Rp51,38 tersebut dengan harapan pendapatan negara masih akan optimal.
Dengan demikian, pemerintah masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang cukup sebagai buffer dari gejolak ekonomi yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan.
“Ditambah buffer-nya untuk antisipasi ketidakpastian, tidak hanya SILPA saja, tapi punya fleksibilitas kan punya pasal-pasal di UU APBN yg digunakan untuk fleksibilitas itu. Sehingga dengan kombinasi buffer yang cukup, fleksibilitas yang cukup, maka kita punya daya redam yang efektif,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Rabu (30/8/2023).
Mengacu pada RUU APBN Tahun Anggaran 2024 bagian penjelasan, disebutkan bahwa penggunaan tambahan dana SAL 2024 termasuk untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang timbul, antara lain untuk menurunkan utang, cadangan belanja Ibu Kota Nusantara (IKN)/sentra pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, SAL pada 2024 dimanfaatkan juga untuk cadangan belanja Pemilu, cadangan kompensasi, cadangan kurang bayar DBH, hingga cadangan kurang bayar subsidi.
