Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan lima agenda prioritas yang dibahas bank sentral Asean dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral Asean pada Jumat (25/8/2023).
Pertama, Perry menyampaikan bahwa gubernur bank sentral memandang pentingnya meningkatkan bauran kebijakan makroekonomi. Kebijakan ini kata dia semakin diakui dan dipahami di Asean sebagai kerangka kebijakan yang penting untuk diimplementasikan, terutama dalam kondisi dan tantangan global saat ini.
“Dalam konteks ini, Asean juga mengundang IMF [International Monetary Fund] dan BIS [Bank for International Settlement] untuk bekerja sama dengan negara anggota Asean agar dapat lebih memahami konteks regional sekaligus meningkatkan pemahaman negara anggota mengenai integrated policy framework dan macro financial and stability framework,” katanya dalam konferensi pers AFMGM.
Kedua, para pemimpin Asean sepakat memperkuat regional payment connectivity (RPC) dan mendorong penggunaan local currency transactions (LCT). Sebagai tindak lanjut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral Asean dalam pertemuan hari ini mengesahkan High-Level Principles terkait Asean Local Currency Transactions Framework.
“Kami berharap akan semakin banyak negara anggota Asean yang menjalin kerja sama dalam LCT. Hal ini pada akhirnya akan mendorong stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan juga untuk mengatasi kerentanan eksternal yang meningkat,” jelasnya.
Ketiga, para pemimpin Asean sepakat memperkuat regional payment connectivity (RPC). Komitmen ini akan memfasilitasi pembayaran lintas batas yang lancar dan aman.
Baca Juga
”Dalam konteks ini, negara anggota Asean telah menyepakati roadmap RPC yang menjabarkan timeline bagi anggota Asean untuk bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam akan menjadi peserta RPC yang pertama, dan diikuti oleh negara anggota lainnya,” kata Perry.
Keempat, memperkuat inklusi dan literasi keuangan digital. Asean telah menyelesaikan implementasi guideline untuk memperkuat literasi keuangan digital di Asean, yang bertujuan memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan di Asean, serta melengkapi panduan yang sudah ada di Asean dan agenda inklusi keuangan global.
Kelima, negara anggota kembali meninjau mandat dari working committee dalam rangka memperkuat proses keuangan Asean agar kawasan dapat merespons kondisi ekonomi global yang dinamis.
“Kami baru saja mengesahkan pembentukan satuan tugas [task force] untuk meninjau kembali mandat working committee. Pada tahap awal, Satgas ini dibentuk untuk mengembangkan prinsip-prinsip panduan yang diperlukan oleh setiap Komite Kerja agar dapat meninjau kembali mandat Komite Kerja yang selaras dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN [MEA] 2025,” tutur Perry.
