Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen terus menumbuhkan iklim investasi dalam mendukung transisi hijau di dalam negeri, terutama yang terkait dengan ekosistem kendaraan listrik.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), total komitmen investasi rantai pasok kendaraan listrik yang berhasil diraih mencapai US$20,3 miliar.
“Menurut perkiraan IESR, selama periode 2021 hingga 2022, Indonesia berhasil menarik komitmen investasi sebesar US$20,3 miliar dalam rantai pasok kendaraan listrik,” katanya dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation, Rabu (23/8/2023).
Febrio menjelaskan, bagian terbesar dari investasi ini diarahkan untuk produksi baterai, mencapai total US$15 miliar.
Dia menyampaikan, sebagai negara berkembang, Indonesia telah mengambil peran yang sangat penting dalam transisi energi, menuju ekonomi rendah karbon.
Berdasarkan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target penurunan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan dengan bantuan internasional 43,20 persen.
Baca Juga
“NDC yang disempurnakan ini menunjukkan ambisi Indonesia yang lebih, yang akan selaras dengan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal,” jelasnya.
Di sisi lain, Febrio mengatakan bahwa masih dibutuhkan pendanaan yang besar pendanaan iklim yang besar untuk mencapai target tersebut, yaitu mencapai US$281 miliar pada 2030.
Jumlah tersebut, imbuh dia, tentunya akan dipenuhi oleh investasi publik dan swasta, seiring dengan investasi yang diperkirakan terus meningkat
Pemerintah pun, kata Febrio, telah mengembangkan banyak inisiatif termasuk dengan melakukan penandaan anggaran iklim, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Tercatat, hingga 2021, pemerintah telah mengalokasikan pendanaan anggaran perubahan iklim sebesar US$20 miliar atau sekitar 8 persen dari estimasi tahunan yang dibutuhkan untuk tahun 2030.
Pemerintah juga telah memberikan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dalam proyek-proyek hijau dan industri hijau, termasuk di dalamnya tax holidays dan tax allowances, serta fasilitas PPN.
“Pemerintah sudah menunjukkan komitmennya. Kami telah menyiapkan kebijakan-kebijakan. Sekarang kita melihat peluang bisnisnya karena bagaimanapun juga, pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua masalah ini sendirian,” tuturnya.
