Bisnis.com, JAKARTA - Sektor properti ternyata menjadi incaran para perusahaan rintisan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Pemerintah siap menyuntikkan dana segar kepada lima badan usaha milik negara (BUMN), yang mayoritas disalurkan untuk klaster infrastruktur.
Properti menjadi industri yang seksi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat semakin berkembangnya startup teknologi properti atau proptech dalam beberapa tahun terakhir. Adapun sejumlah nama proptech di Indonesia antara lain: Rumah.com, Rumah123.com, Pinhome, Lamudi.co.id, Rukita, Ideal, Travelio, Tanaku, Mamikos, Rentfix, Pashouses, dan lainnya.
Maraknya proptech di Indonesia ini karena angka backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi mencapai 12,71 juta berdasarkan data BPS. Selain itu, populasi masyarakat Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa di tahun 2023 sehingga kebutuhan hunian akan tetap ada. Kemudian, berdasarkan Survei Harga Properti Residensial (SHPR), dilihat dari kinerja kuartalan, penjualan rumah pada kuartal II tahun 2023 kembali tumbuh positif sebesar 6,59 persen (Quarter-to-Quarter/QtQ).
Di sisi lain, Pemerintah siap menyuntikkan dana segar kepada lima badan usaha milik negara (BUMN), yang mayoritas disalurkan untuk klaster infrastruktur.
Setelah fokus menuntaskan proyek strategis nasional pada tahun ini, pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo bakal lebih fokus untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan untuk BUMN infrastruktur dan special mission vehicle (SMV) pada 2024.
Adapun khusus dari klaster BUMN infrastruktur, sebagian besar penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN memang diarahkan untuk mempercepat konektivitas nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur air minum, listrik, dan transportasi massal dalam kota.
Baca Juga
Cuplikan dua berita tersebut merupakan dua dari pilihan berita redaksi Bisnisindonesia.id yang disajikan secara mendalam dan analitik. Berikut cuplikan berita lainnya.
1. Mematangkan Masterplan Jelang Pindah Tangan 'Peronda' Kripto
Masterplan atau rencana acuan mencakup panduan transisi fungsi pengawasan aset kripto tengah disusun, menyusul pindah tangan ke Otoritas Jasa Keuangan dari Badan Pengawas Perdangan Komoditi (Bappebti).
Investor berharap peralihan pengawasan itu tidak melahirkan berbagai regulasi dan biaya yang pada akhirnya menyurutkan minat masyarakat berinvestasi di aset kripto.
Hadirnya dewan komisioner baru di tubuh OJK menandai dimulainnya transisi pengawasan kripto di Tanah Air. Landasannya, dengan diterbitkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguaran Sektor Keuangan (UU P2SK).
Seiring dengan beleid tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi yang belum lama ini resmi dilantik mengemukakan bahwa pengawasan aset kripto akan beralih ke OJK paling lambat mulai Januari 2025.
Rencana acuan sendiri bakal memuat pengaturan dan pengembangan aset keuangan digital dan kripto secara menyeluruh, termasuk aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pihaknya juga akan menyiapkan acuan perizinan dan fungsi inovasi.
“Dalam master plan juga akan tertuang bagaimana posisi dan guidelines kebijakan OJK dengan melihat salah satu elemen market infrastructure di aset kripto yang saat ini sudah ada proses penerbitan izinnya di Bappebti, yang itu Bursa Kripto. Kemudian apa yang disiapkan untuk pengembangan aset kripto,” kata Hasan dalam konferensi pers, Jumat (18/8/2023).
2. Adu Pertarungan Sengit Bisnis Proptech Berebut Pasar Hunian RI
Peningkatan penjualan rumah secara kuartalan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan rumah tipe kecil sebesar 9,89 persen (QtQ) dan tipe besar tumbuh 22,48 persen (QtQ), setelah keduanya mengalami kontraksi pada Survei Harga Properti Residensial (SHPR) 4 kuartal sebelumnya. Namun demikian, penjualan rumah tipe menengah secara kuartalan mengalami penurunan sehingga terkontraksi sebesar 4,83 persen (QtQ).
Jika dilihat secara tahunan, penjualan properti residensial yang masih terkontraksi 12,30 persen (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II tahun 2023, lebih dalam dari kontraksi pada kuartal sebelumnya yang sebesar 8,26 persen (YoY). Penjualan pada kuartal II tahun 2023 tersebut dipengaruhi oleh belum kuatnya penjualan rumah tipe kecil yang terkontraksi 15,81 persen (YoY) dan tipe menengah yang menurun 15,17 persen (YoY). Sementara itu, penjualan rumah besar terpantau mengalami peningkatan sebesar 15,11 persen (YoY), setelah terkontraksi 6,82 persen (YoY) pada kuartal sebelumnya.
Adapun terdapat sejumlah faktor yang menghambat penjualan properti residensial primer, antara lain: masalah perizinan/birokrasi sebesar 30,40 persen, suku bunga KPR 29,52 persen, proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR sebesar 22,79 persen, dan perpajakan sebesar 17,29 persen.
3. Wanti-wanti Jerat Pinjol & Paylater Hingga Tak Bisa Punya Rumah
Biaya hidup yang besar dan tidak seimbang dengan penghasilan kerap kali menjadi biang keladi sulitnya memiliki properti. Belum lagi, mereka yang sudah terjerat utang dari pinjaman online (pinjol) ataupun paylater.
Otoritas Jasa Keuangan mengimbau masyarakat terutama mahasiswa agar waspada ketika bertransaksi menggunakan paylater. Pasalnya, ketika terjadi tunggakan, maka dapat mempengaruhi skor kredit yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK).
Bahkan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menyebut sejumlah bank pun kini mengeluhkan bagaimana banyak anak muda yang tidak bisa mengajukan kredit.
“Sebenarnya pinjaman online alias peer to peer lending yang terintegrasi ke SLIK itu bagus ya. Tapi, yang menjadi masalah ketika mereka ada yang punya masalah ke pinjol," sebutnya saat ditemui di Gedung Bank Indonesia, Jumat(18/8/2023).
Menurutnya, tunggakan kecil mulai dari Rp300.000 hingga Rp400.000 pun bisa merusak kredit skor, yang akhirnya mempengaruhi kemampuan mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di bank, mendapatkan beasiswa, hingga mendapat pekerjaan.
Bahkan, dirinya menyebut seringkali orang mengalami kesulitan saat melunasi tunggakan pinjaman atau paylater, lantaran sejumlah layanan pinjaman online mungkin sudah ditutup, sulit dihubungi, atau terdapat berbagai masalah lainnya yang membuat proses pelunasan menjadi sulit. “Jadi, perlu berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan ini, karena situasi semacam ini nyata terjadi di sekitar kita dan kita akn mengintegrasikan itu [pinjol],"tegasnya.
4. Perang Harga Mobil Listrik China Menjalar ke Indonesia
Pertumbuhan pasar mobil listrik di pasar China yang melambat telah mendorong merek pabrikan otomotif China memacu ekspansinya ke pasar mancanegara. Perang banting harga pun mulai menjalar ke Indonesia.
SNE Research melaporkan penjualan mobil listrik baterai di China sepanjang paruh pertama tahun ini bertumbuh 42,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year) menjadi 3.571.000 unit.
Pertumbuhan penjualan tersebut berakselerasi cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tiga bulan pertama tahun ini di kisaran 29,3% (year-on-year) menjadi 1.519.000 unit.
Namun demikian, akselerasi penjualan sepanjang paruh pertama tahun ini masih jauh di bawah tingkat pertumbuhan pasar pada tahun lalu yang menjadi 97,1% (year-on-year) menjadi 6.558.000 unit.
Menghadapi situasi pasar dengan laju pertumbuhan yang melambat, pabrikan mobil di pasar China memainkan strategi pangkas harga, termasuk Tesla. Pabrikan lokal juga menghadirkan model-model dengan harga lebih terjangkau.
Pada saat yang sama, merek-merek mobil listrik China juga memacu ekspansinya ke pasar mancanegara. Hasilnya, pangsa pasar mereka semakin membesar di pasar dunia, sementara salah satu di antaranya berhasil memimpin pasar setelah menyalip Tesla.
5. Mengintip Aliran Dana ke BUMN pada APBN 2024
Sejauh ini, PT Hutama Karya (Persero) ( PT HK) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) menjadi dua BUMN yang langganan menerima dana segar dari pemerintah melalui skema PMN sejak 2019.
Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan investasi melalui tambahan PMN kepada PT HK sebesar Rp12,5 triliun. PT HK menjadi penerima PMN terbesar.
"PMN kepada PT HK (Persero) tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.812 km," tulis Buku II Nota Keuangan, dikutip, Sabtu (19/8/2023).
Sebelum diumumkan, besaran PMN kepada PT HK sesuai dengan rencana awal yang digodok bersama Presiden sejak Juni. Bahkan, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI memberi sinyal PMN kepada HK salah satunya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek Waskita Karya yang tersandung gagal bayar.
Proyek yang dimaksud adalah penyelesaian pembangunan ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), dan ruas Tol Kapal Betung (Kayu Agung-Palembang-Betung).
