Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan biaya penanganan bencana senilai Rp450 miliar pada 2023.
Dirjen Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan terus dilakukan penyesuaian seiring dengan adanya ancaman fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan.
"Kami kan punya anggaran bencana. Nah, bencana itu bisa banjir maupun kekeringan. Kami akan manfaatkan dari situ, kalau masih kurang baru kami revisi," kata Jarot saat ditemui di sela-sela agenda Focus Group Discussion di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Secara lebih terperinci, anggaran tersebut di antaranya telah digunakan untuk proses penanganan sejumlah peristiwa banjir hingga pengeboran pada 37 bendungan baru.
Adapun, saat ditanya mengenai berapa jumlah anggaran yang sudah disiapkan untuk menghadapi ancaman El Nino, Jarot menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan informasi lanjutan karena belum dilakukan penghitungan untuk kepastian angkanya.
Hanya saja, Jarot menekankan, sebagai gambaran awal contoh upaya antisipasi dampak kekeringan akibat El Nino yang telah dilakukan pemerintah di antaranya yakni dengan melakukan operasi dan pemeliharaan pada 37 pengeboran bendungan baru angkanya diperkirakan berada kisaran Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan sejumlah upaya struktural dan upaya non-struktural sebagai antisipasi dampak dari fenomena El Nino.
Sejumlah upaya struktural yang dilakukan di antaranya, pembangunan sebanyak 13 bendungan lanjutan di 2023. Proyek bendungan yang dimaksud yaitu Bendungan Cipanas, Bendungan Karian, Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, Bendungan Jlantah, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Lausimeme, Bendungan Sidan, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Temef, Bendungan Pamukkulu dan Bendungan Ameroro.
Di samping itu, PUPR juga melaporkan bahwa pihaknya akan melakukan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, pembangunan 37 sumur bor baru di 19 provinsi serta melakukan rehabilitasi pada 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi.
Masih menjadi bagian upaya struktural menekan bencana kekeringan, PUPR mencatat pihaknya juga telah melakukan rehabilitasi sebesar 412.541,51 hektare (ha) jaringan irigasi.
Lebih lanjut, Jarot menjelaskan, Ditjen SDA juga telah melaksanakan operasi dan pemeliharaan 1.338 embung, 317 situ, 923 sungai, dan 3,01 juta ha daerah irigrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
