Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News Bisnisindonesia.id : Ban Alat Berat s/d Bank Jepang

Langka ban alat berat terjadi karena para importir ban tak mendapatkan persetujuan impor (PI) dari Kementerian Perdagangan, sementara bank besar Jepang lesu.
Pekerja melakukan perawatan alat berat articulate dump truck di workshop PT Intraco Penta Prima Servis (IPPS) Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/9/2018)./JIBI-Dwi Prasetya
Pekerja melakukan perawatan alat berat articulate dump truck di workshop PT Intraco Penta Prima Servis (IPPS) Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/9/2018)./JIBI-Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah berita pilihan menarik dari Bisnisindonesia.id dihadirkan pada edisi Rabu (2/8/2023), mulai dari dampak serius kelangkaan ban alat berat terhadap produksi batu bara hingga perbandingan rapot kinerja bank-bank Jepang di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh lintas asosiasi pertambangan batu bara, kelangkaan ban alat berat itu terjadi karena para importir ban tak kunjung mendapatkan persetujuan impor (PI) dari Kementerian Perdagangan.
Dampak kelangkaan ban untuk alat berat di sektor pertambangan yang terjadi sejak Januari 2023 kian serius karena berpotensi menggerus produksi dan ekspor batu bara nasional.

Tak tanggung-tanggung, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) bahkan memproyeksikan produksi batu bara nasional akan mengalami penurunan hingga 80 persen jika kendala pasokan ban untuk alat berat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan berlanjut sampai akhir tahun ini.

Sementara itu, kinerja bank-bank besutan investor Jepang cenderung bervariasi pada paruh pertama tahun ini. Di saat bank-bank yang lebih besar berkinerja lesu, bank-bank milik Jepang yang lebih kecil justru mampu tumbuh lebih tinggi.

Dua bank yang dikendalikan oleh korporasi asal Jepang dengan kapasitas bisnis terbesar di Tanah Air adalah PT Bank Danamon Tbk. (BDMN) dan PT Bank BTPN Tbk. (BTPN). Keduanya masuk dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III, atau bank dengan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun.

Berikut ini sejumlah berita pilihan Bisnisindonesia.id yang disajikan secara analitik dan mendalam. Berikut petikannya.

1. Dampak Serius Kelangkaan Ban Alat Berat Bagi Industri Batu Bara

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan PI tersebut adalah terbitnya Neraca Komoditas (NK) oleh Kementerian Perindustrian. Akibatnya, stok ban yang digunakan untuk penambangan kian menipis bahkan sudah ada beberapa alat berat yang tidak dapat beroperasi lagi.

Di sisi lain, pabrikan ban di Indonesia belum ada yang memproduksi ban off the road radial yang umumnya digunakan untuk alat berat pertambangan. Kondisi tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan karena tidak saja berpengaruh terhadap pelaku usaha tetapi juga bagi banyak pihak dalam ekosistem industri pertambangan.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara nasional mencapai 695 juta ton pada tahun ini. Target itu menjadi rencana produksi tertinggi di dalam sejarah tambang batu bara dalam negeri beberapa dekade terakhir.

Target produksi 2023 itu naik 4,82 persen dibandingkan target tahun lalu yang dipatok di angka 663 juta ton. Sementara itu, realisasi produksi batu bara sepanjang tahun lalu tembus 687 juta ton atau mencapai 104 persen dari target 2022.

2. Rencana Besar Cinema XXI (CNMA) Usai Listing di Bursa

Perusahaan pengelola Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk., sudah mempunyai sejumlah agenda ekspansi usai sukses mengantongi dana senilai Rp2,25 triliun melalui aksi initial public offering (IPO) di pasar modal dan listing dengan kode CNMA.

Nilai IPO yang dikantongi perusahaan ini menjadi salah satu yang terbesar tahun ini. Perusahaan yang memiliki aset Rp6,76 triliun per akhir 2022 ini tercatat di papan utama dan masuk dalam sektor consumer cyclicals.

Langkah IPO perseroan tergolong sukses. Di hari pertama pencatatan sahamnya hari ini, Rabu (2/8/2023), CNMA diserbu investor sehingga mengerek harga saham hingga sempat menyentuh level Rp306 pagi tadi, naik 13,3 persen dari harga penawaran umumnya yang sebesar Rp270.

Daya tarik saham CNMA sudah terlihat sejak proses IPO berlangsung. Hingga akhir periode penawaran umum, minat investor dalam penjatahan terpusat atau pooling tranche sangat tinggi hingga terjadi kelebihan permintaan atau oversubscription hingga 25,7 kali.

Alhasil, perseroan bersama dengan penjamin emisinya pun meningkatkan pooling allocation dari semula 2,5 persen menjadi 12,5 persen dari seluruh jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO.

Hingga sekitar pukul 14.00 WIB, saham CNMA ada di level Rp294, tidak lagi setinggi harga puncaknya saat awal dibuka. Sahamnya sudah ditransaksikan sebanyak 76.000 kali dengan nilai Rp482,83 miliar. Dengan posisi harga tersebut, nilai kapitalisasi pasar CNMA mencapai Rp24,5 triliun.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, selaku salah satu penjamin pelaksana emisi efek CNMA menyambut baik dan mengapresiasi respon positif dari para investor. Pendanaan yang diperoleh dari IPO ini akan memperkuat permodalan Cinema XXI serta mendukung perluasan jejaring bioskop.

Dia pun berharap IPO akan menjadi momentum bagi perusahaan bioskop terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1987 ini untuk menjadi perusahaan publik dengan tata kelola perusahaan yang baik dan berkomitmen terhadap prinsip ESG serta pengembangan industri film Tanah Air.

3. Memangkas Tantangan Sektor Logistik dengan Efisiensi dan Inovasi

Industri logistik dan rantai pasokan di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak dasawarsa terakhir. Namun, seperti halnya dengan banyak sektor ekonomi lainnya, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu dihadapi dengan bijaksana dan inovatif.

Melalui kerja sama dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, tantangan ini masih dapat diatasi dan dapat membuka pintu menuju peluang pertumbuhan yang lebih besar bagi ekonomi Indonesia.

Sejumlah tantangan utama yang dihadapi sektor logistik Indonesia di antaranya adalah infrastruktur yang terbatas. Meskipun Indonesia telah melakukan upaya besar dalam meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas, masih ada wilayah tempat akses terhadap pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan masih terbatas. Ini menghambat efisiensi dalam proses pengiriman dan distribusi barang.

Kedua, biaya logistik yang tinggi. Tingginya biaya logistik menjadi salah satu penghambat daya saing bagi pelaku industri di Indonesia. Proses yang rumit dan sering kali berbelit-belit menyebabkan biaya yang lebih tinggi dari yang seharusnya.

Ketiga, keterbatasan teknologi. Penggunaan teknologi modern seperti Internet of Things (IoT), big data, dan artificial intelligence (AI) dalam sektor logistik masih belum mencapai potensinya sepenuhnya. Perlu adanya investasi lebih dalam teknologi dan kesadaran akan manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di seluruh rantai pasok.

Keempat, regulasi dan birokrasi. Proses regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menyulitkan perusahaan logistik dan menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Upaya harus dilakukan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses regulasi agar berjalan lebih lancar.

Kelima, isu keselamatan dan keamanan. Masalah keselamatan dan keamanan juga menjadi isu penting di sektor logistik. Tindakan pencegahan dan perlindungan harus ditingkatkan untuk melindungi barang dan mencegah risiko pencurian dan kerusakan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan di atas, para pemangku kepentingan di sektor logistik Indonesia, termasuk pemerintah, perusahaan logistik, pelaku industri, dan masyarakat, perlu bersatu dan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang berkelanjutan.

4. Penjualan Rumah Subsidi Vista Group Tinggi Meski Harga Naik

Setelah penantian panjang, akhirnya pada pertengahan Juni 2023 pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penyesuaian harga rumah subsidi yang selama tiga tahun tidak pernah dinaikkan.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 60/PMK.010/2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan pada 9 Juni ini menjadi angin segar bagi pengembang rumah subsidi.

Beleid tersebut mencabut berlakunya PMK Nomor 81 tahun 2019 tentang batasan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 20 Mei 2019 silam.

Dalam beleid nomor 81 tahun 2019, harga rumah bersubsidi berkisar Rp150,5 juta hingga Rp219 juta per unit sesuai dengan zonasi. Sementara itu, batasan penghasilan untuk memiliki rumah bersubsidi adalah maksimum Rp8 juta hingga Rp10 juta per bulan sesuai dengan zonasi.

PMK baru ini mengatur batasan harga jual maksimal rumah tapak yang diberikan pembebasan PPN menjadi antara Rp162 juta sampai Rp234 juta untuk tahun 2023 atau naik 8 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) . Kemudian batasan harga jual maksimal rumah tapak diberikan pembebasan PPN di tahun 2024 sebesar Rp166 juta sampai Rp240 juta untuk masing-masing zona.

Penyesuaian harga rumah subsidi ini disambut gembira oleh para pengembang khususnya yang selama ini membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kenaikan harga rumah subsidi ini diyakini akan menjaga pasokan rumah untuk kalangan MBR. Para pengembang rumah subsidi akan bergairah karena cash flow dan margin mereka dapat kembali stabil.

Sebelum ada kenaikan banyak pengembang rumah subsidi terpaksa harus berhenti produksi karena margin yang makin tipis, sementara harga material bangunan terus mengalami kenaikan. Namun tidak semua pengembang rumah subsidi mengalami penurunan kinerja, malah ada yang tetap tumbuh salah satunya adalah Vista Land Group.

General Manager Regional 2 Vista Land Group Ardian Hendra mengatakan sepanjang tahun 2022 terdapat 4.228 unit rumah yang terjual atau meningkat hingga 30 persen dari tahun 2021. Adapun angka penjualan tersebut berasal dari 24 proyek rumah subsidi milik Vista Land Group.

5. Perbandingan Rapor Kinerja Bank-Bank Jepang di Indonesia

Kinerja bank-bank besutan investor Jepang cenderung bervariasi pada paruh pertama tahun ini. Di saat bank-bank yang lebih besar berkinerja lesu, bank-bank milik Jepang yang lebih kecil justru mampu tumbuh lebih tinggi.

Dua bank yang dikendalikan oleh korporasi asal Jepang dengan kapasitas bisnis terbesar di Tanah Air adalah PT Bank Danamon Tbk. (BDMN) dan PT Bank BTPN Tbk. (BTPN). Keduanya masuk dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) III, atau bank dengan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun.

Keduanya kompak mencatatkan kinerja laba yang menyusut pada semester I/2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Bank Danamon tercatat membukukan laba bersih konsolidasi Rp1,57 triliun pada semester I/2023, turun 9,77 persen secara tahunan (year-on-year/ YoY) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,74 triliun.

BDMN sebenarnya mencatatkan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar 6,77 persen YoY menjadi Rp7,56 triliun pada Juni 2023. Akan tetapi, beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) BDMN membengkak 30,76 persen YoY menjadi Rp1,87 triliun. Kemudian, beban tenaga kerja naik 5,53 persen YoY jadi Rp3,05 triliun.

BDMN juga mencatatkan peningkatan beban promosi 7,03 persen menjadi Rp442,82 miliar. Beban operasional lainnya pun membengkak 14,16 persen YoY menjadi Rp5,48 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper