_1689913916.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan problem atau masalah yang akan menghadang para calon presiden (capres) adalah ekonomi.
Bahlil mengatakan bahwa hasil survei dari Indikator Politik Nasional, rata-rata persoalan ke depan itu, yaitu pengendalian bahan pokok dan lapangan kerja, utamanya bagi para anak muda.
“Ke depan, capres siapa pun, itu pasti problem-nya di persoalan ekonomi, bukan di pidato-pidato, di ekonomi persoalannya,” tegasnya dalam Rilis Survei Indikator Nasional oleh Indikator Politik Nasional, Minggu (23/7/2023).
Kalau bicara lapangan pekerjaan, Bahlil menekankan pemerintah selalu melakukan respon terhadap percepatan dan penciptaan lapangan kerja.
Untuk itu, pemerintah menerapkan hilirisasi di daerah-daerah agar investasi masuk ke wilayah tersebut.
“Itu semua dalam rangka merespons dalam menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan dalam pemerintahan Jokowi yang terus membangun infrastruktur tersebut menjadi jawaban dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tidak melulu terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris.
“Jadi kalau ditanya bahwa ko kita lambat atau tidak merespons apa yang menjadi pikiran anak muda, mohon maaf karena nggak seperti itu, kita sudah melakukan percepatan juga kok,” ujarnya.
Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi pada semester I/2023 telah mencapai 48,5 persen dari target Rp1.400 triliun. Realisasi tersebut juga telah menyerap tenaga kerja secara langsung sebesar 849.181 orang.
Menurutnya, capres atau cawapres yang akan dilirik masyarakat adalah mereka yang membuat langkah konkret dalam menciptakan lapangan kerja.
“Siapa presiden yang pandai untuk merusmuskan langkah-langkah komprehensif dalam rangka menciptakan lapangan kerja, pengendalian bahan pangan, meningkatkan pendapatan negara, ini pasti akan laku di publik,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi memaparkan hasil dari survei yang dilakukan pada 20-24 Juni 2023.
Menurut hasil tersebut, generasi Z (lahir 1997-2012) cenderung tidak terlalu banyak bicara aspek pengendalian harga kebutuhan pokok.
“Karena mereka punya penghasilan baru di luar pekerjaan konvensional atau karena mereka masih bergantung pada orang tua, saya tidak tahu, tetapi kita bisa tahu isu ini lebih banyak disuarakan gen X dan baby boomers. Generasi Z lebih concern pada penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam paparan Burhan, terlihat hanya 18,8 persen dari generasi Z yang menyoroti isu harga kebutuhan pokok. Sementara sebanyak 24,2 persen Gen Z menyoroti isu menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran.
