Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT Pindad ke kawasan industri Subang, Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Dia menuturkan bahwa wacana tersebut menjadi salah satu pembahasan yang diungkapkan saat dirinya bertemu menghadap Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (16/7/2023).
Dia menyebut, salah satu alasan Presiden Jokowi ingin memindahkan PT Pindad dan PT DI ke Subang ialah agar lokasinya lebih dekat dengan Bandara Kertajati.
"Dan kalau kita lihat juga bagaimana ketika di Kertajati, Bapak Presiden menginginkan adanya Pindad dan PT DI itu pindah ke Subang supaya terpadu, karena lokasi Pindad itu kan sudah di tengah kota," kata Erick saat ditemui awak media di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Rabu (19/7/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemilihan lokasi pindah diarahkan ke Subang dengan pertimbangan lokasi Pindad dan PT DI saat ini yang dinilai telah berada di pusat keramaian kota.
Seiring dengan hal tersebut, Erick Thohir juga mengajak Wakil Menteri BUMN yang baru saja dilantik yakni Rosan Roeslani untuk dapat turut melakukan tindak lanjut atas rencana mengembangkan industri pertahanan tersebut.
Di samping itu, Menteri BUMN tersebut juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan yang dihelatnya bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi membahas rencana untuk meninjau pabrik peluru di Turen, Jawa Timur.
"Saya tidak tahu detailnya, tapi pembelian beberapa alat yang dibutuhkan Indonesia seperti misalnya helikopter dan lainnya. Saya bukan ahli, jadi saya hanya mempersiapkan industrinya," ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Menhan Prabowo melalui akun instagramnya memang sempat membagikan informasi bahwa dirinya dan Erick Thohir baru saja menghadap presiden di Istana Bogor.
Dalam unggahannya tersebut, tampak ketiganya duduk dalam sebuah jamuan di atas meja bundar. Di mana, ketiganya terlihat larut dalam sebuah pembahasan.
Dalam komentar yang membanjiri postingan tersebut, banyak kalangan yang menyambutnya secara politis. Menanggapi hal itu, Erick memastikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai politik. Melainkan, konteks utama pembahasan yakni mengenai percepatan kinerja menteri di sisa periode pemerintahan Jokowi.
"Apalagi ini kan pemerintahan tinggal satu tahunan lebih, jadi ya tidak ada salahnya juga presiden mendorong [percepatan]. Kalau bisa ada percepatan juga untuk tadi berbagai macam industri juga," pungkasnya.
