Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih melakukan pembahasan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait upaya pengeboran di Cekungan Warim, Papua.
Pengembangan Cekungan Warim memerlukan izin dari KLHK lantaran sebagian kecil cekungan kaya migas itu diketahui tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz. Cekungan itu juga diketahui bersinggungan dengan perbatasan Papua Nugini.
"Sekarang masih dalam pembahasan dengan KLHK," ujar Dwi saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (10/7/2023).
"Karena di sana ada persinggungan dengan Taman Nasional Lorentz tentu di sana harus komunikasi dengan KLHK," imbuhnya.
Terkait tantangan lokasi Cekungan Warim tersebut, Dwi menuturkan bahwa teknik pengeboran miring hanya dapat dimungkinkan untuk jarak tertentu.
"Kalau ngebor miring kan ada jaraknya, jadi bisa miring kalau jaraknya tertentu," kata Dwi.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Divisi Eksplorasi, Lingkungan Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Sunjaya Eka Saputra mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM telah bersurat dengan KLHK untuk dapat mengembangkan cekungan kaya migas tersebut.
“Sudah kita kirim surat ke KLHK untuk bisa diberikan dispensasi, toh tidak semuanya, hanya ada satu hingga dua area saja yang prospeknya itu masuk ke area Lorentz,” kata Eka, Rabu (17/5/2023).
Kendati potensi sumber daya Cekungan Warim terbilang besar, SKK Migas mengatakan lapangan itu relatif sulit untuk dikembangkan lantaran letak geografis yang berisiko dari sisi keamanan dan lingkungan.
“Selain taman nasional dan lingkungan, operasional sangat challenging karena risikonya malaria di sana, kemudian ada daerah-daerah yang tempat aktif penembakan,” kata dia.
Seperti diketahui, ConocoPhilips sempat memegang hak pengelolaan blok tersebut sebelum pada akhirnya dilepas pada pertengahan 2015. Saat itu, ConocoPhilips ingin fokus pada pengembangan lapangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Selain itu, masalah logistik dan perizinan disebutkan jadi alasan utama mundurnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) asal Amerika Serikat tersebut dari cekungan yang belakangan kembali jadi perhatian pemerintah.
