Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SKK Migas Minta Dispensasi ke KLHK Soal Cekungan Warim

SKK Migas meminta dispensasi soal pengembangan cekungan Warim, Papua karena tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz.
Taman Nasional Lorentz/Instagram
Taman Nasional Lorentz/Instagram

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah meminta dispensasi atau pengecualian khusus untuk dapat mengembangkan cekungan kaya migas, Warim, Papua.

Kepala Divisi Eksplorasi, Lingkungan Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Sunjaya Eka Saputra mengatakan lembaganya telah bersurat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk dapat mengembangkan cekungan yang sebagian tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz.

“Sudah kita kirim surat ke KLHK untuk bisa diberikan dispensasi, toh tidak semuanya, hanya ada satu hingga dua area saja yang prospeknya itu masuk ke area Lorentz,” kata Eka, Rabu (17/5/2023).

Kendati potensi sumber daya cekungan Warim terbilang besar. SKK Migas mengatakan lapangan itu relatif sulit untuk dikembangkan lantaran letak geografis yang berisiko dari sisi keamanan dan lingkungan. 

“Selain taman nasional dan lingkungan, operasional sangat challenging karena risikonya malaria di sana, kemudian ada daerah-daerah yang tempat aktif penembakan,” kata dia. 

Berdasarkan data milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari hasil studi geologi awal, cekungan Warim memiliki potensi 25.968 juta barel minyak (MMBO) dan 47,27 triliun kaki kubik gas (TCF).

“Kita kemarin diskusi dengan beberapa investor, area fokusnya akan di area yang kemananannya cukup, ada beberapa daerah yang red zone itu, kita bilang tidak usah, kita masuk yang lebih aman saja,” kata dia.

Bisnis.com mencoba untuk mengonfirmasi ihwal surat yang dikirimkan SKK Migas kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah sejak kemarin. Hanya saja permohonan konfirmasi belum ditanggapi hingga berita ini tayang.

Seperti diketahui, ConocoPhilips sempat memegang hak pengelolaan blok tersebut sebelum pada akhirnya dilepas pada pertengahan 2015. Saat itu, ConocoPhilips ingin fokus pada pengembangan lapangan di Palangkaraya, Kalimantan.

Selain itu, masalah logistik dan perizinan disebutkan jadi alasan utama mundurnya KKKS asal Amerika Serikat tersebut dari cekungan yang belakangan kembali jadi perhatian pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan kementeriannya turut mendorong izin eksplorasi dan eksploitasi itu dapat diperoleh dari otoritas lingkungan hidup saat ini.

Tutuka mengatakan cekungan itu terbilang memiliki potensi yang besar dari kajian geologi awal. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi lanjutan perlu dilakukan untuk membuktikan perkiraan cadangan cekungan tersebut.

“Secara saat ini estimasi dari tim geologi potensinya besar sekali, tapi kan tampaknya sulit perlu dipetakan lagi dan untuk membuktikan itu,” kata Tutuka saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (15/5/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper