Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan India menyatakan diri menjadi mitra terdekat di dunia. Hal ini diungkapkan saat Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Presiden AS Joe Biden di Washington, Kamis (22/6/2023).
Mengutip Reuters, Jumat (23/6), keduanya melakukan pertemuan empat mata selama 2,5 jam. Modi dan Biden kemudian mengeluarkan pernyataan bersama yang tampaknya mengarah kepada Rusia dan China.
Tak hanya itu, kedua pihak juga menekankan pentingnya tatanan internasional berdasarkan aturan. Berdasarkan pernyataan, tatanan global kontemporer dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara.
"Amerika Serikat dan India menguatkan tekad mereka untuk melawan upaya-upaya yang berupaya merusak sistem multilateral secara sepihak," ungkap pernyataan bersama tersebut.
Kemudian, terkait tragedi di Ukraina, kedua pemimpin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas konflik di Ukraina dan meratapi konsekuensi kemanusiaan yang “mengerikan dan tragis”.
Mereka juga mengatakan bahwa perang tersebut memberikan dampak serius yang juga meningkatkan perang terhadap sistem ekonomi global, termasuk keamanan pangan, bahan bakar dan energi serta rantai pasokan penting.
Baca Juga
Kedua negara berjanji untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Ukraina dan sependapat mengenai pentingnya rekonstruksi pasca-konflik di Ukraina.
Selanjutnya terkait Indo-Pasifik dan laut China Selatan, kedua belah pihak berkomitmen yang “abadi” terhadap wilayah Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, damai, dan sejahtera dengan menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, serta hukum internasional.
Kedua belah pihak juga menyatakan kekhawatiran atas tindakan paksa, ketegangan meningkat, dan menentang tindakan yang berupaya mengubah status quo dengan kekuatan.
Baik India maupun AS juga menggarisbawahi pentingnya untuk patuh terhadap hukum internasional, terutama dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan dalam menghadapi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim, termasuk di Laut China Timur dan Selatan.
