Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan realisasi produk dalam negeri (PDN) yang dilelang dalam situs E-Katalog hingga 15 Juni 2023 mencapai 87,9 persen.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyampaikan capaian tersebut bahkan melampaui kinerja pada 2022 yang sebesar 76 persen.
“Dari semua ini, PDN sesuai dengan perintah Pak Presiden sudah semakin baik. 2023 ini pengadaan barang jasa yang memakai produk dalam negeri angkanya sudah 87,9 persen,” paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR bersama LKPP, Rabu (21/6/2023).
Tercatat realisasi pelaku usaha, mikro, kecil (UMK) dan koperasi baru mencapai 28,1 persen. Sementara target Jokowi sebear 40 persen. Hendrar optimistis bahwa hingga akhir tahun target tersebut dapat tercapai.
Produk tayang yang telah masuk e-katalog tercatat sudah mencapai 4,9 juta produk dengan nilai Rp88,5 triliun. Capaian tersebut melampaui kinerja 2022 yang sebanyak 2,4 juta produk dengan nilai Rp83,9 triliun.
Untuk mengejar target 2023 ini, Hendrar memaparkan telah melakukan penguatan regulasi. Draft RUU PBJ publik saat ini sudah masuk tahapan pemarafan dan akan masuk tahap harmonisasi.
Baca Juga
“Upaya berikutnya adalah digitalisasi, hari ini kami sudah masuk tahap perpres penugasan Telkom untuk memperkuat e-katalog di LKPP,” katanya.
Selain itu, Hendrar menekankan bahwa profesionalisme SDM akan terus dimatangkan dan rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi.
“Pengadaan barang dan jasa di semua K/L kami koordinasikan dengan Pak Menko Marves, yang di daerah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,” tambahnya.
Adapun, rencana umum pengadaan pada 2023 sebesar Rp1.069,59 triliun. Sementara hingga 15 Juni 2023 sudah terlaksana sebesar 28,9 persen yang nilainya sekitar 309,14 triliun.
Pada tahun lalu, LKPP mencatat transaksi melalui e-katalog hanya sekitar Rp77 triliun.
