Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani akan menggodok rencana penyertaan modal negara (PMN) sebanyak Rp12,5 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) pada 2024.
Hal itu menyusul langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berencana menggulirkan PMN senilai Rp12,5 triliun kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT).
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan pihaknya hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi rincian anggaran yang bakal dialokasikan untuk PMN 2024, termasuk kepada Hutama Karya.
Menurutnya, pembahasan terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 masih terus berjalan. Kemungkinan besar keputusan tentang postur tersebut akan disepakati pada semester II/2023.
Perihal PMN kepada Hutama Karya, Rionald menyampaikan bahwa suntikan modal negara kepada BUMN itu tidak serta-merta untuk menyelesaikan proyek milik Waskita Karya. Pasalnya, Hutama Karya juga memiliki kebutuhan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera
"Tidak juga [Hutama Karya menyelesaikan proyek Waskita], Hutama Karya kan punya kebutuhan sendiri untuk penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatera," ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga
Kabar terkait suntikan PMN kepada Hutama Karya pertama kali disampaikan oleh Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (5/6/2023).
Dia mengatakan pemerintah akan menyalurkan dana PMN Rp12,5 triliun kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan pembangunan ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), dan ruas Tol Kapal Betung (Kayu Agung-Palembang-Betung).
“Waskita saat ini sedang standstill dan memang sedang melakukan renegosiasi dengan kreditur dan pemegang obligasi. Kami mengajukan PMN untuk menyelesaikan beberapa ruas tol melalui HAKA [Hutama Karya)],” ujar Tiko.
Sejatinya, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN senilai Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi kepada Hutama Karya
Namun, berdasarkan rapat internal dengan Presiden Joko Widodo pada 28 April 2023, Hutama Karya akan mendapatkan tambahan Rp12,5 triliun untuk penyelesaian ruas tol Bocimi dan Kapal Betung.
Dia menambahkan bahwa Kementerian BUMN tidak menutup kemungkinan adanya penambahan PMN apabila kebutuhan restrukturisasi Waskita meningkat. Pihak Kementerian BUMN juga sedang berdiskusi dengan Kemenkeu mengenai dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan Waskita.
Kedua belah pihak kini sedang menghitung ulang kebutuhan Waskita dan kapasitas yang dapat diberikan kepada emiten konstruksi tersebut. Tiko juga menyebut Kementerian BUMN berharap Waskita dapat menjadi bagian dari Hutama Karya setelah restrukturisasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
