Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa kebijakan pemerintah terkait tata niaga bawang putih dinilai perlu dievaluasi seiring dengan melonjaknya harga komoditas tersebut.
Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Sahara, mengatakan bahwa Indonesia memenuhi kebutuhan bawang putihnya 95 persen dari impor.
Namun, yang menjadi perhatian adalah pemberian kuota impor bawang putih oleh pemerintah yang dinilai bakal menimbulkan dampak negatif seperti moral hazard, potensi pemburu rente hingga jual beli kuota.
Dia mengatakan, sebaiknya impor bawang putih dibuka seluas-luasnya agar konsumen diminimalkan kerugiannya. Pasalnya, lonjakan harga bawang putih menimbulkan kerugian bagi konsumen.
“Ketika bawang putih mahal, kan konsumen yang dirugikan. Kuota salah satu retriksi dalam perdagangan internasional itu bisa menimbulkan moral hazard, pemburu rente, potensi kartel. Ada kemungkinan jual beli kuota,” ujar Sahara dalam diskusi di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Dia menuturkan bawang putih mengalami kenaikan sejak Maret hingga saat ini. Di rata-rata wilayah Indonesia, harga bawang putih dimulai dari Rp32.000-Rp53.000.
Baca Juga
Dilansir dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, Kamis (25/5/2023) harga bawang putih selama seminggu terakhir mengalami kenaikan hingga 11,1 persen menjadi Rp 37.300 per kilogram di rata-rata pasar tradisional Indonesia.
Sahara juga menilai saat ini ketentuan kuota impor bawang putih tidak transparan. Menurutnya, izin impor bawang putih sebaiknya dibuka seluas-luasnya, agar terjadi persaingan. Yang terpenting, imbuhnya, kriteria perusahaan importir harus jelas dan dibuka secara online. Jika dibatasi seperti saat ini, maka harga mudah berfluktuasi.
“Jangka pendek buka saja keran impor bawang putih. Itu akan menciptakan kompetisi. Dengan begitu kerugian konsumen lebih kecil dibanding kuota,” tuturnya.
Meski impor dibebaskan, Sahari mengatakan tarif impor bawang putih harus dinaikkan. Dari yang saat ini 5 persen minimal dinaikkan menjadi 13 persen.
“Tapi masalahnya bahwa Indonesia sudah ada perjanjian free trade agreement dengan China yang menguasai pasar bawang putih Indonesia. Makanya kita harus cari lagi produsen/negara yang bawang putih selain China,” ujarnya.
Dia mengatakan, Indonesia hampir 100 persen mengimpor bawang putih dari Negeri Tirai Bambu. Hal tersebut, dinilai berbahaya, sebab, saat China melakukan proteksi, maka akan berdampak buruk terhadap Indonesia.
“Misalnya saja, India kemarin gara-gara cuaca panas menyetop impor gandumnya. Coba kalau China juga begitu. Belum lagi kita juga bersaing mendapatkan bawang putih dengan Malaysia, Vietnam, Myanmar,” jelasnya.
Sahara menegaskan, Indonesia perlu segera menggenjot produksi bawang putih, agar produksi dalam negeri yang 5 persen bisa naik. Selain itu, dia meminta agar ketentuan kewajiban menanam bawang putih sebesar 5 persen dari kuota impor yang diperoleh oleh importir harus diawasi dan dimonitor secara ketat.
