Bisnis.com, JAKARTA— Kondisi ekonomi yang rapuh membuat setiap perkembangan baru yang merugikan dapat mendorong ekonomi global jatuh ke jurang resesi. Indonesia diprediksi tetap tumbuh tinggi walau tidak mencapai target 5,3 persen.
Berita terkait pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi menjadi salah satu piihan editor BisnisIndonesia.id. Sejumlah berita menarik lainnya juga turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id:
Berikut highlight BisnisIndonesia, Selasa (4/4/2023):
1. Pertumbuhan Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Perlambatan Global
Bank Dunia pada awal 2023 mengingatkan tentang perlambatan pertumbuhan global yang relatif dalam. Pertumbuhan global 2023 diprediksi melambat menjadi 1,7 persen, lebih rendah dibandingkan prediksi enam bulan sebelumnya yang masih berada di kisaran 3 persen. Kondisi ekonomi yang rapuh membuat setiap perkembangan baru yang merugikan dapat mendorong ekonomi global jatuh ke jurang resesi. Indonesia diprediksi tetap tumbuh tinggi walau tidak mencapai target 5,3 persen.
Hal terburuk terhadap perekonomian global bisa terjadi jika inflasi melonjak lebih tinggi dari perkiraan, lantas terjadi kenaikan suku bunga yang tiba-tiba untuk menahan infalsi yang longsor. Begitu juga jika pandemi Covid-19 bangkit kembali, atau jika ketegangan geopolitik meningkat seketika.
Jika perekonomian global 2023 diproyeksikan tumbuh 1,7 persen, pada 2024 pertumbuhan ekonomi dunia hanya beringsut naik ke posisi 2,7 persen.
Konsekuensi dari proyeksi yang muram itu, pada 2023 pertumbuhan di 95 persen negara maju direvisi turun. Proyeksi di hampir 70 persen pasar dan negara berkembang juga mengalami revisi.
2. Bahan Bakar Memanas, Saham MEDC Makin Tancap Gas
Saham emiten minyak dan gas (migas), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menghijau beriringan dengan pergerakan harga minyak mentah yang memanas.
Saham MEDC tancap gas menuju level Rp1070 hingga akhir perdagangan Senin (3//4/2023) atau meningkat 5,49 persen. Sementara harga minyak mentah melonjam pada awal pekan setelah Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi dan sekutunya atau OPEC+ tiba-tiba memangkas produksi minyak dari 1 juta barel per hari pada Minggu (2/4/2023).
Adapun minyak berjangka melonjak sebanyak 8 persen pada pembukaan perdagangan Senin, menambah tekanan inflasi di seluruh dunia yang dapat memaksa bank sentral untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi. Arab Saudi memimpin kartel dengan menjanjikan pengurangan pasokan 500.000 barel per hari.
Sesama anggota OPEC+ termasuk Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Aljazair mengikuti keputusan tersebut. Sementara Rusia mengatakan, pengurangan produksi yang diterapkan Maret hingga Juni akan berlanjut hingga akhir 2023.
Sementara dari sisi fundamental, perusahaan milik keluarga Panigoro tersebut merealisasikan laba bersih yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2021 dengan US$47,01 juta.
3. Lagi Lagi Unit Link & Rambu Merah Asuransi Bermasalah
Otoritas kembali memberikan rambu-rambu terhadap beberapa asuransi bermasalah. Setidaknya terdapat 11 perusahaan asuransi bermasalah yang tengah dalam pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Belum lagi, baru-baru ini industri asuransi juga kembali diramaikan oleh aduan kasus asuransi unit link, atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI). Laporan teranyar yang viral di media sosial adalah laporan nasabah asuransi PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) yang mengaku ditipu oleh perusahaan asuransi.
Nasabah yang dimaksud adalah Dini Indriani bersama dengan suaminya Arbi Alfarisi, warga Bandung yang menjadi nasabah AXA Mandiri sejak 2017-2022. Bisnis mencoba menghubungi mantan nasabah AXA Mandiri tersebut. Arbi mengaku mengalami kerugian sekitar Rp40 juta.
Keduanya mengaku tidak mengetahui bahwa produk yang ditawarkan merupakan produk unit link. Beberapa tahun kemudian, pihaknya kembali ditawari untuk investasi pendidikan untuk anak, sehingga kembali membuka polis. Setelah itu dia mengaku khwatir lantaran menemukan beberapa pemberitaan negatif terkait perusahaan asuransi.
4. Pemerintah Tancap Gas Bebaskan Lahan & Getol Cari Investor IKN
Pada tahun depan, tepatnya 17 Agustus 2024, pemerintah akan memulai memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara Penajam Paser Utara Kalimantan Timur pada tahap pertama. Dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemerintah membutuhkan lahan seluas 256.000 hektare.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan dari 256.000 hektare sebesar 65 persen atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis.
“Jadi banyak bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutan kembali,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (3/4/2023).
Adapun pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya menggunakan 25 persen dari 256.000 hektare lahan tadi. Hal tersebut sesuai dengan rencana yang meliputi sembilan generator ekonomi di IKN.
Diharapkan dengan pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota ini tak ada lagi istilah Jawa sentris. Dengan demikian, pada 2024 diharapkan IKN menjadi super hub, sehingga pengembangan ekonomi Indonesia terdistribusi dengan baik. Jawa sentris pun diharapkan bisa berubah menjadi Indonesia sentris pada tahun 2045.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan teknis insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk mobil listrik dan bus listrik berbasis baterai. Hanya sedikit yang telah memenuhi syarat.
Aturan teknis itu berupa Permenkeu No.38/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan KBLBB Roda Empat Tertentu dan KBLBB Bus Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Beleid ini telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 28 Maret, dan mulai berlaku per 1 April.
Mengacu pada beleid itu, insentif bagi bus listrik terbagi dua skema besaran berbeda. Pertama, untuk bus listrik yang mencapai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) minimum 40 persen bisa menikmati besaran PPN DTP sebesar 10 persen sehingga konsumen menanggung tarif PPN hanya 1 persen.
Kedua, untuk bus listrik yang memenuhi TKDN sebesar 20 persen hingga kurang dari 40 persen akan mendapatkan PPN DTP sebanyak 5 persen. Dengan demikian, tarif PPN yang dibayarkan konsumen sebesar 6 persen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan insentif PPN DTP untuk mobil dan bus listrik berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan masa pajak April hingga Desember 2023.
