Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana akhirnya bertemu secara tatap muka di kantor Menkopolhukam Mahfud MD, Senin (20/3/2023).
Usai pertemuan tersebut, ketiganya menggelar konferensi pers untuk membahas transaksi janggal di Kemenkeu senilai Rp300 triliun.
Mahfud mengatakan bahwa data transaksi janggal Rp300 triliun yang diungkapkan PPATK bukanlah korupsi, melainkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Berkali-kali saya katakan, ini ukan laporan korupsi tapi TPPU yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan," ujarnya, Senin (20/3/2023).
Dia mengungkapkan awalnya data transaksi janggal Rp300 triliun. Namun, setelah diteliti lagi, Mahfud mengatakan nilai transaksi mencurigakan menembus Rp349 triliun.
Selain itu, dia mengatakan TPPU juga melibatkan dunia luar, khususnya orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan Kemenkeu.
Baca Juga
Mahfud mengatakan beberapa skema TPPU yang dilakukan, antara lain kepemilikan saham atas keluarganya, aset barang bergerak/tidak bergerak atas pihak lain, membentuk perusahaan cangkang, mengelola hasil kejahatan sebagai uang perusahaan/operasional menjadi sah, menggunakan rekening an orang lain untuk menyimpang uang kejahatan, hingga menyimpan uang di safe deposit box.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengaitkan TPPU dengan kasus yang menjerat eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), RAT Rp56 miliar. Namun, setelah dilacak ada transaksi senilai Rp500 miliat.
"Sekali lagi, itu tidak berkaitan dengan pegawai. Itu yang ngirim siapa? Bukan uang negara," ucap Mahfud.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya dengan PPATK dan Mahfud MD, sebagai Ketua Tim TPPU, memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas TPPU maupun korupsi.
Dengan adanya kerja sama yang baik ini, Sri Mulyani berjanji akan terus menggunakan semua resource yang ada, termasuk mencari dan klarifikasi data untuk bisa melaksanakan beberapa target.
"Satu, mencegah. Kalaupun gak bisa dicegah ya diberantas korupsi maupun TPPU," katanya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengonfirmasi informasi yang sudah simpang siur. Pertama, Ivan sebagai Kepala PPATK mengirimkan surat kepada Menkeu pada 7 Maret 2023. Surat dengan nomor SR2748/.01.01/III/2023, 7 Maret 2023.
Surat dari kepala PPATK ini berisi seluruh surat surat PPATK kepada kemenkeu terutama Inspektorat Jenderal dari periode 2009-2023.
Ada 196 surat, surat ini adalah tanpa ada nilai transaksi dalam hal ini hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama nama orang yang ditulis PPATK dan kemudian tindak lanjut kemenkeu.
Terhadap surat tersebut 196, Irjen dan kemenkeu sudah lakukan semua langkah makanya termasuk dulu kasus Gayus Tambunan sampai dengan sekarang.
Ada yang udah kena sanksi, penjara, ada yang diturunkan pangkat. Kemenkeu menggunakan PP 94/2010 mengenai ASN.
Kemudian, lanjutnya, muncul statement mengenai adanya asurat PPATK dimana ada angka Rp300 triliun. Sri Mulyani mengatakan pihaknya belum terima.
Hingga Sabtu pekan lalu, katanya, PPATK belum juga mengirimkan surat berisi angka.
"Pak Ivan baru kirimkan surat tanggal 13 Maret jadi waktu saya dengan pak Menko smapaikan di Kemenkeu itu tgl 11 Maret, kita belum terima. Kami baru menerima surat ke dua dari kepala PPATK SR/3160/AT.01.01/III/2023," jelasnya.
Di dalam surat tersebut, surat yang tadi tidak angkanya 36 halaman dan yang ini ada angkanya itu sebanyak 46 halaman lampiran. Surat itu berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan serta informasi transkasi keuangan yang berkaitan tugas dan fungsi untuk Kemenkeu periode 2009-2023.
"Lampirannya itu, daftar surat di situ 300 surat dengan nilai transkasi Rp349 triliun," jelasnya.
Dari 300 surat tadi, lanjutnya, sebanyak 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada didalamnya orang kemenkeu.
Namun, karena menyangkut tugas fungsi Kemenkeu, ekspor dan impor, maka dikirimkan PPATK kepada Kemenkeu. Adapun, nilai dari 65 surat tadi Rp253 triliun.
"Artinya, PPATK menengarai adanya transkasi dalam perekonomian entah perdagangan, pergantian properti, dll yang ditenggarai ada mencurigakan dan dikirimkan ke Kemenkeu agar kemenkeu bisa Follow up dan tindakalanjuti sesuai tugas dan fungsi Kemenkeu,
Sri Mulyani mengatakan ada 99 surat dari 300 surat merupakan surat PPATK kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi Rp74 triliun. Sementara itu, sedangkan 135 surat dari PPATK yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu, nilainya jauh lebih kecil.
