Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan membenarkan saat ini terdapat anggaran dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sebesar Rp50,23 triliun sebagai simpanan untuk mengantisipasi kondisi darurat dan ketidakpastian ekonomi nasional.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan anggaran yang dicadangkan melalui automatic adjustment tersebut boleh digunakan hanya jika terjadi keadaan darurat.
“Kalau terjadi keadaan darurat, itu bisa di-propose, seperti PMK [penyakit mulut dan kuku],” katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Bila mana tidak ada keadaan darurat, anggaran tidak dapat dicairkan selama semester I/2023.
Jika evaluasi semester I/2023 nantinya menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, maka pada semester II/2023 tidak akan lagi Kemenkeu ‘membintangi’ alokasi 5 persen tersebut.
“Setelah evaluasi kalau tidak ada, ya kembali ke tujuan semula, bisa dijalankan di semester kedua,” lanjutnya.
Isa mengambil contoh tahun lalu Ketika telah mencadangkan anggaran K/L, ternyata terjadi wabah PMK dan terpaksa Kementerian Pertanian menarik anggaran yang diblokir tersebut.
Sisi baiknya, kata Isa, automatic adjustment menjadi pembelajaran bagi K/L untuk menahan diri dan tidak terburu-buru berbelanja di saat menghadapi ketidakpastian.
Bahkan dari hasil 2022, terdapat kementerian yang tidak menggunakan anggaran yang dicadangkan hingga akhir tahun.
“Ini mengindikasikan bahwa masih ada dari sebagian anggaran itu nggak perlu perlu benar, sampai akhir tahun nggak digunakan juga walaupun sudah dibuka [blokirnya],” tutup Isa.
Bila melihat dari sisi komposisi, semua K/L secara rata anggarannya dicadangkan sebesar 5 persen. Melihat anggaran K/L terbesar di Kementerian Pertahanan, artinya pencadangan 5 persen anggaran terbesar dari Kemenhan senilai Rp6,7 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan dirinya memblokir atau melakukan automatic adjustment Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 5 persen.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa hal tersebut perlu untuk mencadangkan dana bila sewaktu-waktu ekonomi Indonesia bergejolak, seperi halnya saat harga minyak dunia yang meroket dan membuat subsidi energi jebol dari Rp152,5 triliun menjadi lebih dari Rp500 triliun.
“Kalau APBN nggak redam, rakyat harus bayar, ekonomi pasti nyungsep. Subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Saya ngomong pajak terus, sehingga kalau kami bicara tentang APBN K/L, ini situasi tidak pasti tolong cadangkan dari belanja yang sudah kami alokasikan,” ungkapnya dalam CNBC Indonesia: Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
