Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya mulai menyusun Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2024. APBN terakhir pada era pemerintahan kedua Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pembahasan awal APBN 2024, Sri Mulyani mengatakan anggaran akan diperuntukkan dalam program-program prioritas, seperti kemiskinan dan stunting. Hal itu sesuai dengan target Jokowi tahun terakhir pemerintahannya.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus dalam pelaksanannya,” ungkapnya dalam Keterangan Pers Rapat Terbatas (Ratas) yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/2/2023).
Adapun, Sri Mulyani penyusunan tersebut dimulai dengan Ratas yang membahas sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN 2024.
Selain target kemiskinan ekstrem yang turun menjadi 0 persen, dan stunting ke level 3,8 persen, Menkeu berharap dari sisi investasi jajaran pemerintah dapat meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun depan.
Sri Mulyani menyebutkan telah melakukan berbagai perubahan regulasi untuk mewujudkan target tersebut.
Baca Juga
“Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai, sehingga fokusnya pada 2024 adalah pelaksaan UU Cipta Kerja, UU PPSK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Dalam awal penyusunan tersebut, Sri Mulyani dan Jokowi juga membahas terkait penggunaan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday dan tax deduction untuk research program vokasi.
Selain itu, juga tax allowance dalam rangka mendukung berbagai transformasi industri.
“Terutama yang berbasis sumber daya alam, yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasis elektrik dan baterai,” ungkapnya.
