Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita IKN membeberkan alasan mundurnya Softbank sebagai calon investor pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe mengatakan ada persyaratan yang diajukan Softbank yang dinilai memberatkan pemerintah.
"Softbank itu mundur karena mereka itu ingin ada penduduk 5 juta dan semua berlangganan dengan dia. Kalau tidak dia tidak mau," kata Dhony dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Selain itu, Dhony menuturkan bahwa ada masalah internal di Softbank sebagai calon investor, sehingga akhirnya mereka memutuskan mundur dari rencana investasi di IKN.
"Kalau saya lihat sebagai investor, dia menolak karena ada masalah di internal mereka yang cukup besar yang tidak bisa di keluarkan investasi lagi di tempat lain," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, kembali menyampaikan alasan mundurnya Softbank sebagai calon investor di IKN Nusantara.
Bahlil mengatakan dengan mundurnya Softbank dari IKN menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak bisa diatur oleh investor. Hal tersebut disampaikan Bahlil melalui akun Instagram pribadinya.
"Mundurnya SoftBank dari minat investasi di IKN menurut kami merupakan bukti nyata bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh investor manapun, karena Indonesia ingin model investasi yang adil," ujar Bahlil.
Dia menegaskan bahwa tidak ada investor maupun pengusaha yang dapat mengatur negara. Akan tetapi, Negara yang dapat mengatur pengusaha.
Bahlil menjelaskan Founder dan CEO Softbank, Masayoshi Son, memang pernah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas peluang investasi di IKN.
"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara dan kami nggak mau didikte," kata Bahlil, Rabu (14/12/2022).
Bahlil memberi contoh tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.
"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup, tapi negara juga jangan dibuat berat. Win-win," ujarnya.
Menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.
"Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan," ungkapnya.
Bahlil meyakinkan, meski ditinggal Softbank, proyek IKN masih menarik minat banyak investor. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.
"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," jelasnya.
