Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa tidak semua anggaran kemiskinan untuk perjalanan dinas dan rapat. Pernyataan ini menanggapi kritik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas yang menyebut anggaran kemiskian yang mencapai Rp500 triliun sebagian besar habis untuk perjalanan dinas
Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa maksud dari MenpanRB tersebut adalah imbauan agar anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang cukup besar, mencapai Rp500 triliun, tersebut dapat efektif. Anggaran tidak terbuang untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.
“Jadi mungkin maksudnya itu, imbuan Menpan itu jangan sampai terlalu besar pada anggaran yang sifatnya biaya perjalanan, studi banding, jangan terlalu besar,” ujarnya dalam Keterangan Pers di YouTube Wakil Presiden RI, Sabtu (4/2/2023).
Ma'ruf menyebutkan anggaran jumbo tersebut memang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, namun harus ada konvergensi anggaran agar program penurunan angka kemiskinan berjalan efektif. Terlebih, Indonesia menargetkan angka kemiskinan dapat turun dari 9,57 persen (2022) ke level 7 persen pada 2024.
Sementara target angka kemiskinan ekstrem dapat turun menjadi 0 persen, yang per Maret 2022 sebesar 2,76 persen.
“Masalah penanggulangan kemiskinan bukan pada anggaran, karena anggaran cukup besar, tetapi kinerja yang lebih efektif, ini yang perlu dibenahi,” tutupnya.
Baca Juga
Sebelumnya, pernyataan MenpanRB Azwar Anas sempat menarik perhatian masyarakat bahwa anggaran kemiskinan lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas. Padahal, dirinya menjelaskan soal penanganan kemiskinan menggunakan pengandaian atau logical framework agar tepat sasaran.
Dirinya mencontohkan bahwa bila ingin mengurus sungai dengan baik, tidak perlu seminar tentang sungai, melainkan terjun langsung membersihkan sungai.
Begitu pula dalam mengurus kemiskinan, jangan sampai anggaran jumbo tersebut tersedot untuk kegiatan yang tidak terkait langsung pada penurunan angka kemiskinan, seperti perjalanan dinas.
Untuk itu, Azwar Anas meminta para pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan seperti perjalanan dinas, dan bisa beralih menggunakan teknologi digital berupa Zoom untuk memaparkan program maupun coaching clinic.
“Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting, tetapi sosialisasi stunting lebih tinggi dibanding pembelian protein untuk mereka yang bayi di bawah dua tahun dan ibu hamil. Jangan sampai biaya sosilasisi lebih tinggi dari pembelanjaan protein,” ungkapnya kepada awak media di Gedung Danareksa, Jakarta, Senin (30/1/2023).
