Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) hulu tambang bauksit 2023 tidak jauh berbeda dari tahun lalu, meski ada rencana penghentian izin ekspor bijih bauksit pada Juni 2023.
“Sudah tidak ada masalah RKAB, produksinya [bijih bauksit] sama dengan tahun lalu,” kata Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno saat ditemui Bisnis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Seperti diketahui, otoritas energi dan sumber daya mineral itu sempat mematok produksi bijih bauksit mencapai sekitar 48 juta ton sepanjang 2022. Sementara itu, ketersediaan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter bijih bauksit masih relatif minim untuk menyerap seluruh produksi dalam negeri bila keran ekspor ditutup.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) per Juni 2022, Indonesia baru memiliki dua smelter dengan keluaran smelter grade alumina (SGA) yang dimiliki PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dan PT Bintan Alumina, serta satu pabrik pemurnian chemical grade alumina (CGA) yang dikembangkan PT Indonesia Chemical Alumina.
Kedua pabrik milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dan PT Bintan Alumina memiliki kapasitas input bijih bauksit mencapai 12.539.200 ton. Adapun, kedua perusahaan itu dapat memproduksi 4 juta ton olahan bauksit setiap tahunnya.
Sementara itu, PT Indonesia Chemical Alumina memiliki kapasitas input bijih bauksit sebesar 750.000 ton. Smelter CGA itu menghasilkan olahan bauksit sebesar 300.000 ton.
Baca Juga
Ihwal kapasitas smelter dalam negeri yang masih minim, Tri mengatakan, rencana produksi bijih bauksit tahun ini masih dapat disesuaikan mengikuti dinamika moratorium ekspor pada pertengahan tahun nanti.
“Nanti ada evaluasi di tengah jalan, nggak ada masalah, kan masih Juni nanti ada evaluasi,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli berpendapat kuota produksi bijih bauksit tahun ini mesti dipangkas mengikuti kemampuan smelter domestik di tengah moratorium ekspor bahan baku utama aluminium itu.
Pemangkasan kuota produksi lewat instrumen RKAB itu diperkirakan akan ikut menghentikan operasi sejumlah perusahaan hulu yang tidak memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit selepas akses ekspor ditutup mendatang.
“Perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan atau tidak membangun smelter atau refinery dia harus berhenti atau mencari kerja sama dengan perusahaan yang sudah bangun smelter,” kata Rizal saat dihubungi, Senin (9/1/2023).
Kendati demikian, Rizal menuturkan, sebagian besar perusahaan hulu tambang bauksit belum menerima persetujuan RKAB yang sudah lebih dahulu diserahkan kepada otoritas mineral tersebut.
Biasanya, kata Rizal, RKAB sudah disahkan pada akhir Desember tiap tahunnya untuk menentukan rencana kerja tahun berjalan.
“Mungkin pemerintah sedang melihat penyelesaian smelternya ada berapa yang bisa selesai di Juni 2023,” kata dia.
Berdasarkan hitung-hitungan Perhapi, kuota produksi bijih bauksit yang mesti dialokasikan pada tahun ini hanya berkisar di angka 35 juta ton. Alokasi itu jauh lebih rendah dari rata-rata produksi yang dialokasikan pada RKAB setiap tahunnya di level 50 juta ton sebelum keputusan moratorium ekspor.
“Rencana produksinya mesti diturunkan mengikuti kemampuan smelter yang tersedia saat ini,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit terhitung Juni tahun 2023. Larangan itu dilakukan untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," ujar Jokowi, Rabu (21/12/2022).
