Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol mengumumkan kerja sama Indo-Pasifik terbaru. Lantas, apa dampak kebijakan tersebut bagi negara-negara Asean, khususnya Indonesia?
Kerja sama Indo-Pasifik dipaparkan oleh Presiden Korsel Yoon Suk-yeol saat Asean Summit di Kamboja pada bulan lalu. Korsel menggunakan pendekatan tentang kebebasan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai pengganti The New Southern Policy (NSP) yang dipopulerkan oleh Presiden Korsel periode sebelumnya, Moon Jae-in
Diplomat Kedubes Korsel di Jakarta Choi Shin-hye mengatakan kerja sama tersebut terbaru merupakan langkah nyata pemerintah Korsel kepada negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
"Sejalan dengan Global Pivotal State Initiative, Korsel berupaya mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran [freedom, peaceful, and prosperous] di kawasan Indo-Pasifik," ujarnya dalam acara Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea workshop initiated by the Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) and Korea Foundation beberapa waktu lalu.
Choi Shin-hye menjelaskan lebih detil terkait poin kebebasan, perdamaian, dan kemakmuran yang digaungkan Korsel dalam kerja sama Indo-Pasifik.
Pertama, untuk poin kebebasan Korsel berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai inti termasuk kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, sehingga memperkuat tatanan internasional berbasis aturan.
Menurutnya, Korsel berkomitmen untuk mempromosikan tatanan regional yang harmonis yang menghormati kepentingan bersama sambil mencari tujuan bersama.
Kedua, dia mengungkapkan terkait poin perdamaian Korsel akan memainkan peran aktif dalam mencegah perselisihan dan konflik bersenjata serta mendorong penyelesaian perselisihan secara damai melalui dialog.
"Ini termasuk upaya mencapai denuklirisasi Korea Utara, meningkatkan kemitraan di bidang non-proliferasi dan kontraterorisme, serta mempromosikan keamanan maritim, dunia maya, dan kesehatan," jelasnya.
Ketiga, Korsel akan mendukung kesejahteraan di kawasan melalui tatanan ekonomi yang terbuka dan adil. Dia menegaskan Korsel akan meningkatkan ketahanan rantai pasokan, memperluas jaringan untuk keamanan ekonomi, dan mendorong ekosistem ekonomi serta teknologi yang kooperatif dan inklusif.
Dia menuturrkan berupaya memperluas kontur kerja sama kami dengan banyak negara di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Untuk mendukung tujuan ini, Korea berkomitmen untuk membangun jaringan kemitraan yang multidimensi dan komprehensif.
"Kami juga akan mempromosikan kemitraan strategis yang disesuaikan dengan masing-masing sub-wilayah, antara lain Amerika Utara, Asia Tenggara atau ASEAN; Asia Selatan, Oseania, Afrika, dan Eropa," jelasnya.
9 Agenda Prioritas Indo-Pasifik
Choi Shin-hye menuturkan ada 9 agenda prioritas dalam kerja sama Indo-Pasifik. Berikut poin-poin yang perlu diketahui.
1. Membentuk tatanan kawasan Indo-Pasifik berdasarkan aturan dan norma bersama;
2. Mendukung hak asasi manusia;
3. Meningkatkan upaya nonproliferasi dan kontraterorisme;
4. Meningkatkan kerja sama keamanan yang komprehensif;
5. Memperluas jaringan keamanan ekonomi;
6. Memberikan dukungan terhadap kerja sama sains dan teknologi;
7. Mendukung kerja sama kawasan untuk perubahan iklim dan ketahanan energi;
8. Mendukung kemitraan kerja sama pembangunan yang disesuaikan;
9. Memfasilitasi pemahaman bersama dan pertukaran, khususnya anak muda.
Dia menuturkan setiap negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik dapat menyesuaikan kebutuhan mereka dengan 9 agenda prioritas tersebut. Untuk Indonesia, Choi Shin-hye mengatakan Korsel siap mempererat kerja sama, khususnya di sektor maritim.
Selain hubungan antara dua pemerintah (government to government/G-to-G), kerja sama Indo-Pasifik juga dapat mempererat hubungan antarpenduduk.
"Kami secara aktif memfasilitasi pertukaran orang-ke-orang, terutama di antara anak muda. Dengan memanfaatkan daya tarik bersama dari K-Pop yang dinamis, Korsel mengejar diplomasi publik kooperatif yang meningkatkan pertukaran dengan beragam budaya di seluruh Indo-Pasifik," katanya.
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol saat menghadiri Asean Summit +3 di Kamboja. Dok Yonhap.
Dampak Indo-Pasifik untuk RI dan Asean
Penasihat Hubungan Politik dan Organisasi Internasional di Kedubes RI di Seoul Riza Hera Wardhana mengatakan kerja sama Indo-Pasifik yang diumumkan oleh Presiden Yoon Suk-Yeol sebenarnya hampir mirip dengan NSP era Moon Jae-in.
Namun, dia menilai satu hal yang membedakan kebijakan dari kedua Presiden Korsel tersebut ada pada cakupan negara-negara yang menjadi target kerja sama.
"Cakupan kerja sama Indo-Pasifik sangat luas dibandingkan NSP. Kita lihat kebijakan ini tidak hanya mencakup Asean, India, serta Australia dan New Zealand. Bahkan AS dan Eropa juga masuk. Saya pikir kebijakan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh dunia internasional," ujarnya.
Reza juga mengatakan kerja sama Indo-Pasifik yang terbaru dari Korsel membuka peluang kerja sama dengan Asean, khususnya Indonesia. Apalagi, kata dia, tahun depan akan menjadi perayaan 50 tahun hubungan bilateral antara RI-Korsel.
Menurutnya, kerja sama antara RI-Korsel berpotensi berjalan mulus di masa depan lantaran kedua negara tidak memiliki sejarah yang negatif.
Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan soal konflik yang mungkin terjadi antara AS beserta sekutunya dan China di Laut China Selatan. Terkait ketegangan yang terjadi Laut China Selatan, Reza menilai Indonesia akan tetap mengedepankan politik bebas aktif yang sudah menjadi dasar hubungan internasional RI di kancah dunia sejak republik ini berdiri.
"Presiden Jokowi berulang kali menekankan sikap bebas aktif di mata dunia, salah satunya menggunakan pendekatan dialog dan perdamaian. Presidensi G20 sudah membuktikan bahwa Indonesia tidak memihak dan mengedepankan dialog untuk mencari solusi dari sebuah masalah," ungkapnya.
Senada dengan Reza, Choi Shin-hye mengatakan bahwa pemerintah Korsel sangat mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang sukses menjalankan Presidensi G20 beberapa waktu lalu. Bahkan, katanya, Korsel percaya Indonesia dapat menjalankan keketuaan Asean yang akan dimulai pada 2023.
Dengan disahkannya kerja sama Indo-Pasifik terbaru, dia menilai RI dan Korsel dapat memperkuat kerja sama di berbagai bidang, khususnya sains, teknologi, dan maritim. Apalagi, Indonesia menaruh perhatian besar pada transformasi digital saat pelaksanaan KTT G20 Bali.
"Kerja sama yang erat antara RI dan Korsel, khususnya terkait Indo-Pasifik, sangat dinantikan. Kami berharap banyak peluang tercipta lantaran kedua negara akan merayakan hubungan bilateral ke-50 tahun pada 2023," ucap Choi Shin-hye.
