Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor biji bauksit terhitung Juni tahun 2023. Dia memperkirakan bahwa industrialisasi bauksit di dalam negeri ini akan meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun.
"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi, supaya nilai tambah dinikmati di dalam negeri," kata Jokowi dalam keterangan resmi, Rabu (21/12/2022).
Pemberlakukan larangan itu untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Saat ini ada empat fasilitas pemurnian bauksit yang sudah beroperasi dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton. Selain itu, pemurnian yang sedang dalam proses pembangunan memiliki kapasitas input sebanyak 27,41 juta ton dan kapasitas produksi 4,98 ton.
Adapun cadangan bauksit Indonesia cukup besar yakni sebanyak 3,2 miliar ton dan bisa memenuhi 41,5 juta ton. "Jadi dari 8 fasilitas pemurnian tersebut masih bisa 12 fasilitas pemurnian lain dan ketahanan bauksit kita bisa 90 tahun sampai 100 tahun," imbuh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Tidak Takut Digugat
Sekadar informasi, Jokowi sebelumnya kembali mengeluarkan sinyal untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Ini menjadi sinyal penting sekaligus menunjukkan konsistensi kepala negara yang ingin mendorong hilirisasi dan nilai tambah komoditas dalam negeri.
Jokowi mengaku tidak takut kembali mendapatkan gugatan dari negara importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa. Menurutnya gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata hanya untuk meningkatkan nilai tambah komoditas minerba di dalam negeri.
Baca Juga
"Stop ekspor bahan bahan minerba kita. Kita stop lagi gugat lagi enggak apa-apa," kata Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Pemerintahan Jokowi memang sedang mendorong proses hilirisasi komoditas sumber daya alam. Sejumlah komoditas pernah dihentikan ekspornya oleh Jokowi mulai dari Batu Bara, CPO, hingga yang terakhir adalah nikel yang digugat Uni Eropa ke WTO.
Jokowi juga telah menunjukkan sinyal untuk kembali mengentikan ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun.
Dia mencontohkan ekspor nikel, misalnya, dulu ekspor bahan mentah nikel ini hanya menghasilkan US$1,1 miliar. Tahun ini perkiraannya pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel telah sudah melebihi US$30 miliar. "Melompat ke US$30 miliar betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh puluh tahun," ujarnya.
Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara sporadis. "Tapi satu persatu. Sekarang nikel, setelah dari sini saya akan umumkan lagi. Stop ini dah."
