Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Cegah Pencaplokan, Tim Satgas BLBI Rionald Silaban Paparkan Perkembangan Sertifikasi Tanah Sitaan

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menerima 7 bidang sertifikat dari Aceh.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 09 Desember 2022  |  13:08 WIB
Cegah Pencaplokan, Tim Satgas BLBI Rionald Silaban Paparkan Perkembangan Sertifikasi Tanah Sitaan
Ilustrasi petugas menyegel aset Harta Kekayaan Lain (HKL) milik obligor Trijono Gondokusumo di Jl. Simprug Golf III No. 71 Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2022). Bisnis - Suselo Jati
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) yang dipimpin oleh Rionald Silaban telah menerima tujuh dokumen sertifikat hak pakai atas aset properti eks BLBI. Tanah yang diserahkan itu berada dalam lingkup Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

Satgas sendiri menerima langsung tujuh tanah itu dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe Mutiawati. Sertifikat tanah aset BLBI ini  atas nama Pemerintah Republik Indonesia. 

Dokumen itu diterima oleh perwakilan Satgas BLBI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Program sertifikasi aset dilakukan sebagai upaya pengamanan aset negara yang berasal dari aset properti eks BPPN/eks BLBI.

Satgas BLBI menyatakan bahwa latar belakang pelaksanaan program sertipikasi tanah karena masih terdapat dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI yang tercatat atas nama eks debitur atau pihak ketiga lainnya.

“Sehingga untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset, dilakukan pensertipikatan menjadi Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan,” tertulis dalam keterangan resmi Satgas BLBI, Kamis (8/12/2022).

Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe ini merupakan kantor pertanahan pertama di Indonesia yang telah mensertifikatkan tujuh bidang hak pakai atas nama pemerintah. Masih terdapat proses sertifikasi lainnya yang dilakukan kantor pertanahan kota/kabupaten di Indonesia.

“Satgas BLBI beserta DJKN akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan kekayaan negara melalui sertipikasi aset termasuk optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tertulis dalam keterangan resmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Satgas BLBI kasus blbi
Editor : Anggara Pernando
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top