Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setoran Pajak Digital dari Tokopedia-Steam cs Tembus Rp9 Triliun

Menkeu Sri Mulyani mengatakan setoran pajak digital dari Google, Tokopedia, hingga Steam mencapai Rp9 triliun.
Pengguna Tokopedia bertransaksi melalui gawai di Jakarta, Senin (4/5/2020).
Pengguna Tokopedia bertransaksi melalui gawai di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Bisnis.com, JAKARTA — Akumulasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE, seperti dari Google, Tokopedia, Steam, dan lainnya telah mencapai Rp9,17 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pemerintah memperoleh PPN digital atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui PMSE. Penerimaan pajak digital itu tercatat terus tumbuh sejak 2020.

Sepanjang Januari—Oktober 2022, perolehan PPN PMSE tercatat mencapai Rp4,54 triliun. Jumlahnya telah melebihi perolehan PPN PMSE sepanjang 2021, yakni Rp3,9 triliun sehingga akan terjadi pertumbuhan yang optimal pada penghujung tahun ini.

“Pada Januari—Oktober telah terkumpul Rp4,54 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan periode tahun lalu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11/2022).

Dia menilai bahwa penerimaan PPN PMSE atau pajak digital berpotensi terus meningkat seiring pemulihan ekonomi dan adaptasi teknologi. Hal itu pun akan memberikan tambahan pendapatan bagi negara.

“Kalau transformasi digital menjadi semakin mainstream, kami harapkan PPN yang dipungut oleh para pengelola platform ini akan lebih tinggi,” kta Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, terdapat 131 penyelenggara PMSE yang melakukan pemungutan dan penyetoran pajak digital ke kas negara sesuai penunjukan Ditjen Pajak. Pada Januari—Oktober 2022, terdapat 37 penyelenggara PMSE baru yang terdaftar sehingga bisa memungut PPN.

Adapun, sepanjang 2021 terdapat 43 PMSE yang terdaftar untuk memungut PPN. Sedangkan, pada 2020 terdapat 51 PMSE yang pertama kali terdaftar untuk memungut PPN.

Sri Mulyani menyatakan bahwa akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia, untuk menarik PPN PMSE.

Transaksi yang berada di dalam negeri harus memberikan kontribusi penerimaan kepada negara, meskipun penyelenggaranya merupakan perusahaan luar.

Terdapat sejumlah kriteria pelaku usaha PMSE untuk menjadi pemungut pajak digital, yakni nilai transaksi dengan pembeli Indonesia melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau jumlah traffic di Indonesia melebihi 12.000 setahun atau seribu dalam sebulan.

Pelaku usaha pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut. Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper