Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Kepercayaan ke Sektor Keuangan Indonesia Luntur Gara-gara Ini

Menkeu Sri Mulyani menyebut dua hal ini sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan di Indonesia.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 10 November 2022  |  17:24 WIB
Kepercayaan ke Sektor Keuangan Indonesia Luntur Gara-gara Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan tentang arah kebijakan Pemerintah pada 2023 dan perkembangan ekonomi terkini saat wawancara dengan Redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Bisnis - Arief Hermawan P
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Tata kelola dan penegakan hukum di sektor keuangan Indonesia memiliki peringkat yang rendah di antara negara-negara Asia, terutama di Asean. Hal itu tercermin dari banyaknya aduan masyarakat terkait masalah sektor keuangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Hukum dan HAM. Rapat itu membahas pengantar Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau omnibus law keuangan

Sri Mulyani menyebut bahwa tata kelola dan penegakan hukum menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan kepercayaan terhadap sektor keuangan. Sayangnya, berdasarkan sejumlah asesmen dan survey di tingkat regional, Indonesia masih tertinggal dalam kedua aspek itu.

Berdasarkan data Asian Corporate Governance Association (ACGA), pasar keuangan Indonesia pada 2018 berada di peringkat 12. Posisinya masih sama pada 2020, ketika Filipina berada di peringkat 11, Malaysia peringkat kelima, dan Singapura peringkat kedua.

"Kondisi ini terefleksikan dari tingginya jumlah pengaduan masyarakat ke Otoritas Jasa Keuangan [OJK], di mana sejak kuartal IV/2020 jumlahnya meningkat sangat tajam," ujar Sri Mulyani pada Kamis (10/11/2022).

Sejak 2019 hingga 2021, jumlah pengaduan masyarakat kepada OJK mencapai 19.711. Hampir separuh di antaranya atau 47,03 persen (9.270 aduan) merupakan pelanggaran berat, sehingga mencerminkan masih banyaknya kelemahan tata kelola dan penegakan hukum sektor keuangan.

Penipuan menjadi bentuk sengketa yang paling banyak dilaporkan pada kuartal III/2021, disusul oleh masalah restrukturisasi kredit, penyalahgunaan data, hingga keberatan atas tagihan. Laporan terbanyak berasal dari sektor perbankan, lalu lembaga pembiayaan.

"Hal ini tentu tidak terlepas dari faktor literasi keuangan, pemahaman masyarakat mengenai investasi, instrumen, risiko, yang masih perlu terus ditingkatkan," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, masalah fundamental itu menunjukkan bahwa perlu adanya langkah reformasi terhadap sektor keuangan, sehingga muncul inisiatif RUU P2SK. Namun, RUU PPSK itu sendiri menjadi sorotan karena terdapat berbagai poin yang justru membawa risiko bagi sektor keuangan, seperti masuknya politisi ke jajaran gubernur Bank Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sri mulyani sektor keuangan
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top