Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah dimulai sejak September 2022, tetapi inisiasi tersebut masih belum menarik pengembang properti untuk masuk berproyek di IKN.
Head of Research Ferry Salanto mengatakan hal ini disebabkan fisik dari infrastruktur yang masih belum terlihat mumpuni, mulai dari jalan hingga sarana penunjang kegiataan perkotaan.
"Mereka [pengembang] punya keyakinan membangun di sana, tapi sekarang itu kan kita lihat kegiatan pembangunan infrastruktur juga memang belum terlalu banyak," kata Ferry, Rabu (9/11/2022).
Menurutnya, jika infrastruktur kota secara fisik telah tampak, maka hal tersebut dapat memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi para calon investor atau pengembang properti tanah air.
Apalagi, pengembang ditawarkan insentif menggiurkan dalam hal mengembangkan real estat di IKN. Dengan lahan yang masih banyak, tentunya hal tersebut dapat menjadi kemudahan, khususnya dengan adanya tawaran Hak Guna Bangunan 80 tahun.
Di sisi lain, Ferry melihat masih ada ketidakpastian menjelang tahun politik, di mana akan terjadi pergantian struktur pemerintah yang akan berubah pada 2024 mendatang, termasuk dari segi visi dan misi.
Baca Juga
"Jadi kalau ada perubahan dalam pemerintahan dari segi visi misi tentu ini akan berisiko buat orang yang sudah berinvestasi di IKN, walaupun memang sudah di protect UU IKN No. 3 Tahun 2021," ungkapnya.
Dia melihat beberapa pengembang memang sudah memiliki keyakinan untuk masuk ke proyek tersebut, namun belum ada loncatan besar untuk merealisasikan investasi di sana.
Director of PT Jababeka Tbk. Suteja S. Darmono mengaku saat ini pihaknya belum melihat potensi untuk masuk meski tak menutup kemungkinan ke depannya.
"Kami tidak menutup segala peluang yang ada terhadap pengembangan kawasan ibu kota baru ini. Namun untuk saat ini kami tetap lebih fokus terhadap proyek-proyek kami yang ada saat ini,"
