Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mengantisipasi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi perolehan kontrak baru pada tahun depan.
Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain, ancaman resesi global dan perubahan strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di 2023.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya menyatakan pemerintah akan menahan proyek baru dan fokus menyelesaikan proyek infrastruktur yang telah berjalan selambat-lambatnya pada Semester I/2024.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo, mengatakan ancaman resesi global pada 2023 dan berkurangnya proyek-proyek baru pemerintah bakal mempengaruhi perolehan kontrak baru.
Tjahjo menjelaskan, selain menargetkan kontrak baru, pada 2023 Hutama Karya masih fokus pada percepatan penyelesaian ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatra serta proyek-proyek PSN lainnya yang sedang digarap oleh perseroan.
Selain itu, Hutama Karya juga meningkatkan basis kekuatan kolektif grup usaha dengan penguatan fondasi keuangan individu perusahaan beserta masing-masing anak perusahaan.
"Hutama Karya masih melakukan kajian terhadap target nilai kontrak baru perusahaan pada 2023. Adanya kebijakan Kementerian PUPR perihal arah pembangunan infrastruktur di tahun depan, serta proyeksi resesi global dapat mempengaruhi perolehan kontrak baru perseroan. Namun hal ini masih kami kaji," kata Tjahjo kepada Bisnis, Rabu (9/11/2022).
Sebelumnya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan amanat untuk membangun infrastruktur mendukung target-target RPJMN, PSN, dan kebijakan atau direktif nasional lainnya yang meliputi 24 major project dan 249 kawasan dalam RPJMN serta 124 PSN yang menjadi kewenangan kementerian.
Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur pada 2023–2024 akan difokuskan pada program infrastruktur kerakyatan. Hal itu telah menjadi pesan yang ditekankan pemerintah dalam sisa masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Basuki menambahkan dengan acuan tersebut, pihaknya akan sangat selektif untuk melaksanakan proyek-proyek baru sepanjang 2023–2024. Dalam Peraturan Presiden No.120/2022, Basuki mengatakan presiden telah memberikan penugasan khusus dalam rangka percepatan penyelesaian percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur.
"Namun itu hanya untuk infrastruktur yang diperintahkan langsung presiden saat kunjungan kerja dan rapat yang dipimpin oleh presiden itu yang harus diprioritaskan pembangunannya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
