Bisnis.com, BOGOR — Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan terkait pendanaan APBN untuk pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Made mengatakan bahwa pemerintah tengah dibahas permasalahan pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Namun, memang belum ada alokasi untuk hal tersebut.
“Sampai dengan saat ini, alokasi untuk kebutuhan intervensi di kereta cepat itu belum ada, tapi memang sudah ada pembahasannya,” katanya saat media briefing, Jumat (4/11/2022).
Pada prinsipnya, kata dia, pembangunan KCJB merupakan proyek dengan skema business to business (B-to-B) antara perusahaan konsorsium Indonesia dengan China.
Oleh karenanya, pembahasan masih terus dilakukan Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian BUMN dan konsorsium BUMN.
“Sedang dibicarakan polanya seperti apa, karena amanahnya tidak melibatkan pemerintah dalam hal ini, nanti kalau masuk malah salah. Ini sedang didalami, termasuk juga melibatkan pihak Kejagung untuk minta fatwa hukumnya seperti apa,” jelas Made.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menyampaikan bahwa besaran cost overrun proyek hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencapai US$1,449 miliar atau sekitar Rp21 triliun.
Tiko mengatakan ada beberapa komponen biaya yang tidak masuk perhitungan awal nilai proyek sebesar US$6,071 miliar, maupun yang mengalami peningkatan saat pengerjaan proyek di lapangan.
Dia mencontohkan, pembengkakan biaya proyek paling besar pada pekerjaan tanah dasar (subgrade) dan terowongan (tunnel) sepanjang 4,6 kilometer (km) yang mengalami tantangan konstruksi.
Selain itu, terdapat perbedaan asumsi cost overrun dengan pihak China terkait dengan biaya investasi persinyalan GSM-R 900 megahertz (mhz). Untuk itu, terdapat investasi sekitar Rp1,3 triliun untuk clearance menara-menara BTS di sepanjang jalur kereta yang dikerjasamakan dengan Telkomsel.
"China itu memang tidak memasukkan biaya-biaya dari pihak ketiga seperti dari sinyal GSM-R, capex konstruksi PLN, termasuk pajak atas sewa tanah. Jadi ada biaya-biaya yang tidak masuk pada nilai awal proyek yang sekarang kami sepakati harus masuk biaya proyek," kata dia.
Kemudian, sejumlah biaya proyek yang belum masuk ke perhitungan awal nilai proyek integrasi dengan Stasiun Halim LRT Jabodebek, relokasi dari Stasiun Walini ke Padalarang, pengadaan lahan, hingga eskalasi terkait dengan inflasi dan penaikan UMR.
Kementerian BUMN pun telah mengajukan PMN sebesar Rp3,2 triliun dari cadangan investasi 2022 pemerintah untuk proyek tersebut melalui PT KAI.
