Bisnis.com, JAKARTA - Eksekusi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata tak sesuai ekspektasi. Jika awalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembiayaan proyek patungan Indonesia China tersebut berstatus business to business (b-to-b), kini pemerintah ikut menanggung beban lewat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN).
Untuk memastikan proyek KCJB tetap berjalan, pemerintah tengah berusaha untuk "merayu" DPR agar meloloskan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek tersebut melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp3,2 triliun. Suntikan dana tersebut diperlukan untuk menambal biaya bengkak sebesar total US$1,449 miliar atau Rp21 triliun.
Padahal, pada saat awal inisiasi proyek, pemerintah menggadang-gadang bahwa APBN tak akan "disentuh". Namun, dinamika proyek mendorong pemerintah untuk mengubah aturan yang sebelumnya diterbitkan mereka sendiri. Lembaga yang mengaudit pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga Badan Pemerintah Keuangan (BPK) pun turun tangan.
