Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah untuk menyusun panduan penyusunan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) energi baru dan terbarukan (EBT) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan lelang proyek pembangkit energi bersih mendatang tetap bankable. Fabby beralasan kepastian proyek pembangkit EBT untuk tetap bankable setelah masuk pada lelang PLN akan menentukan minat serta komitmen calon investor global ikut mendanai program transisi energi.
“Sebaiknya pemerintah menyusun panduan untuk penyusunan PPA EBT jadi PLN tidak semena-mena untuk mendukung Perpres 112 Tahun 2022, aturan untuk EBT itu ada standarnya,” kata Fabby saat dihubungi, Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Fabby beralasan sebagian besar lembaga keuangan internasional serta bank komersial sudah menyatakan minat dan komitmen untuk ikut mendanai program transisi energi di Indonesia.
Rencanannya pendanaan itu akan terbagi pada dua fokus yakni pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan investasi lanjutan untuk peningkatan kapasitas pembangkit EBT.
Hanya saja, dia menggarisbawahi, calon investor itu masih menantikan proyek-proyek yang akan dilelang PLN. Adapun, menurut dia, isu bankability akan menjadi pertimbangan dari mitra potensial untuk mengucurkan pendanaan ke dalam negeri.
“Sebenarnya bank-bank dan lembaga keuangan internasional sudah menyatakan minat mereka akan mendanai kalau ada proyek yang bankable,” kata dia.
Sebelumnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mengatakan mobilisasi pembiayaan untuk mendanai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih sulit dilakukan hingga saat ini.
Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur Sylvi Juniarty Gani beralasan pembiayaan pada program itu dinilai terlalu berisiko bagi lender lantaran belum masuknya pensiun dini PLTU ke dalam taksonomi pembiayaan transisi energi.
“Tantangan dari pensiun dini PLTU dari perspektif pendanaan adalah lender potensial selalu melihat program ini terlalu riskan karena eksposur yang tinggi pada batu bara,” kata Sylvi dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW), Jakarta, Senin (10/10/2022).
Absennya pensiun dini dalam taksonomi hijau itu, kata Sylvi, belakangan ikut menyulitkan pemerintah untuk menarik pendanaan dari bank komersial untuk mempercepat program transisi energi mendatang.
Seperti diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah mendorong penghentian operasi PLTU berkapasitas 5,5 GW sebelum 2030 sebagai langkah awal perseroan memberi ruang untuk investasi hijau masuk ke sistem kelistrikan nasional. Manuver itu diperkirakan menelan investasi sebesar US$6 miliar atau setara dengan Rp89,3 triliun, kurs Rp14.890.
Hanya saja program penghentian PLTU seluruhnya hingga 2050 diproyeksikan bakal sulit dilakukan. Center for Global Sustainability University of Maryland memperkirakan kebutuhan dana yang perlu diamankan PLN mencapai US$32,1 miliar atau setara dengan Rp475,4 triliun, asumsi kurs Rp14.810.
Di sisi lain, PLN mesti menaikkan kapasitas serta ekosistem pembangkit EBT dengan nilai investasi menyentuh US$1,2 triliun atau setara dengan Rp17.772 triliun hingga 2050 mendatang.
