Bisnis.com,JAKARTA- Pemerintah menilai telah melakukan langkah tepat untuk menyokong sektor usaha mikro kecil dan menengah M semasa pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki dalam seminar bertajuk Ekonomi Pancasila Demi Terwujudnya Kesejahteraan di Universitas Atma Jaya Jakarta, Selasa (18/10/2022).
Dia menguraikan langkah pemerintah itu berupa resktrukturisasi pinjaman di lembaga perbankan maupun keuangan. Tidak hanya itu, subsidi bunga serta pinjaman ringan lain seperti kredit usaha rakyat (KUR) pun digelontorkan demi menopang para pelaku UMKM yang terdampak pandemi.
"Sektor UMKM terdampak dari dua sisi sekaligus ketika itu yakni suplai dan permintaan," tuturnya.
Langkah lain, jelasnya, berupa transformasi digital pelaku UMKM yang juga didorong oleh Pemerintah. Saat ini, paparnya, ada 20,2 juta UMKM atau setara dengan 153 persen, yang bergabung ke dalam platform digital. Hal inilah ditambah dengan inovasi, menjadikan sektor UMKM memiliki daya tahan yang kuat kala menghadapi pandemi.
Perekonomian Indonesia, tuturnya, didominasi oleh sektor UMKM dengan persentase 99 persen dan 97 persen tenaga kerja diserap pula oleh sektor ini. Di samping itu, UMKM pun menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Pemerintah, lanjut Teten, terus mendorong agar UMKM kian berkibar dengan melakukan kolaborasi. Pasalnya, saat ini baru 4,1 persen UMKM Indonesia yang terintegrasi ke dalam global value chain.
Selain itu, ada juga kebijakan agar 30 persen kredit perbankan disalurkan ke sektor UMKM di mana saat ini persentase kredit baru mencapai 20-an persen. "Di Korea 81 persen kredit perbankan ditujukan ke UMKM," katanya.
Langkah lainnya yakni menerapkan kebijakan pembelian produk UMKM sebesar 40 persen dari APBN maupun APBD sehingga menggairahkan sektor tersebut.
Teten mengatakan, resesi ekonomi berupa krisis pangan yang diperkirakan melanda dunia pada tahun depan turut diantisipasi. Salah satu caranya dengan cara melakukan substitusi impor pangan.
"Kami siapkan model bisnis yang melibatkan UMKM untuk merespon substitusi impor. Selain itu perlu ada kebijakan fiskal untuk menopang UMKM," pungkasnya.
