Bisnis.com, JAKARTA - Pandemi Covid-19 terjadi sebagai kejutan sistemik dalam sistem perawatan kesehatan tingkat global. Bagi Indonesia, pandemi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memulai reformasi sektor kesehatan. Kurangnya kebutuhan medis seperti Alat Pelindung Diri (APD), pasokan oksigen, obat-obatan, dan kelangkaan tempat tidur di rumah sakit perlu menjadi sorotan khusus.
Seiring dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memulihkan perekonomian pascapandemi, kami berpendapat bahwa saat ini perlu ada perbaikan dalam sistem perawatan kesehatan di Indonesia yang meliputi strategi pengendalian biaya, peningkatan kemampuan manufaktur domestik, serta upaya menarik investasi asing langsung yang sangat diperlukan.
Program BPJS Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pada 2014 patut diapresiasi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan aksesibilitas kesehatan dan mengatasi biaya kesehatan yang terus meningkat. JKN dinilai telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, tetapi tidak demikian dalam hal pengendalian biaya sehingga pemerintah kemungkinan akan menyerap sebagian besar kenaikan harga dan memberikan beban yang terlalu besar pada pengeluaran fiskal.
Kami berpendapat, untuk mencapai tujuan pengendalian biaya secara efektif, pemerintah dapat mulai menangani masalah dalam layanan kesehatan dan obat-obatan. Strategi yang dapat dilakukan mencakup dukungan pembiayaan awal untuk obat-obatan terapeutik tradisional (yang memiliki kandungan domestik yang tinggi) dan meningkatkan pendanaan beasiswa bagi mereka yang tengah menjalani pendidikan di bidang layanan kesehatan dan medis.
Berdasarkan data BPS mengenai persentase pengeluaran input produk farmasi, dalam sektor kesehatan Indonesia, tercatat sekitar 14,1% kegiatan pengolahan obat menggunakan bahan baku kimia impor. Sekitar 92% alat kesehatan di Indonesia diimpor, termasuk pinset, gunting dan alat-alat bedah lainnya serta alat kesehatan berteknologi tinggi, seperti laser, X-Ray dan peralatan diagnostik lainnya.
Pasokan impor alat kesehatan Indonesia masih sangat bergantung dari beberapa negara, terutama dari China, AS, dan Jerman. China, khususnya, secara konsisten menyumbang lebih dari 20% impor untuk masing-masing sub-industri tersebut.
Baca Juga
Langkah lain yang tepat untuk mengurangi ketergantungan impor alat kesehatan dan farmasi adalah dengan diterbitkannya Inpres No. 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan transparansi perizinan dan persetujuan. Untuk itu, pemerintah Indonesia menargetkan setidaknya 25% dari semua alat kesehatan dapat diproduksi di dalam negeri pada 2030.
Sejauh ini Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) melaporkan telah menerima peningkatan keanggotaan dari 6 menjadi 250 perusahaan yang fokus memproduksi APD.
Pemerintah juga optimistis untuk mengurangi ekspor bahan baku farmasi dari 95% menjadi 75% dalam 4 tahun ke depan dengan meningkatkan kebutuhan kandungan dalam negeri untuk farmasi selain investasi signifikan di pabrik-pabrik BUMN.
Namun, dari data International Trade Center (ITC), Indonesia masih memiliki akses rendah terhadap perdagangan farmasi, bahkan dalam hal akses impor. Kami berpendapat bahwa Indonesia perlu memiliki insentif dan rencana aksi yang baik untuk meningkatkan kapasitas manufaktur darat dari bahan kimia penting ini serta manufaktur farmasi.
INVESTASI ASING
Secara keseluruhan, Indonesia memerlukan reformasi layanan kesehatan dan farmasi yang komprehensif dalam rangka membangun perekonomian yang lebih tangguh di masa depan yang akan membawa tantangan yang lebih kompleks. Lalu, reformasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri untuk produk farmasi utama.
Indonesia membutuhkan fasilitas manufaktur hulu yang dapat menghasilkan bahan baku kimia yang diperlukan untuk memproduksi antibiotik dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dalam bidang kesehatan dengan tidak hanya meningkatkan daftar investasi yang diizinkan, tetapi juga dengan menawarkan lebih banyak insentif, keringanan pajak, serta tunjangan fiskal lainnya untuk menarik modal asing yang sangat dibutuhkan agar masuk.
Sektor kesehatan Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang solid, didukung dengan jumlah populasi terbesar ke-4 di dunia dan kelas menengah yang terus tumbuh, seiring dengan peningkatan kebutuhan kebutuhan layanan kesehatan di masa depan.
Kami percaya dengan reformasi di bidang ini, Indonesia akan mampu membangun perekonomian yang lebih kuat di masa depan dan niscaya mampu mencapai potensinya sebagai salah satu perekonomian terbesar di dunia dalam waktu mendatang.
