Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana memastikan pemerintah akan segera mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon atau carbon trading untuk mempercepat raihan bauran energi 25 persen pada 2025 mendatang.
Apalagi, kata Rida, pemerintah sudah merampungkan sejumlah regulasi terkait untuk mempercepat pelaksanaan perdagangan karbon tersebut. “Besok lusa kalau perekonomian makin baik perdagangan karbon ini akan segera diimplementasikan, secara regulasi semua sudah siap,” kata Rida saat membuka acara "Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW)", Jakarta, Senin (10/10/2022).
Hanya saja, dia mengatakan kementeriannya masih menunggu alokasi anggaran yang disiapkan otoritas fiskal untuk mendukung implementasi perdagangan karbon tersebut. Rida beralasan seluruh aset yang dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Semua infrastruktur PLN ini bergantung pada APBN ini perlu dihitung-hitung termasuk nanti harga karbon dan seterusnya,” kata dia.
Kendati demikian, dia memastikan, kementeriannya terus berupaya untuk meningkatkan raihan bauran energi bersih 25 persen mendatang selepasnya terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT bulan lalu.
“Yang penting kami terus bergerak, kami sudah siapkan data sumber daya dan RUPTL juga sudah diatur lebih banyak EBT-nya serta pensiun dini PLTU sudah bisa dilakukan sebelum 2030,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumya, PLN telah melakukan uji coba perdagangan karbon sepanjang 2021 melalui program Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi.
Program itu diikuti oleh 32 unit PLTU Batu bara yang terdiri dari 14 unit buyer dan sisanya sebagai seller. Adapun terdapat 28 transaksi karbon dengan total transaksi mencapai 42.455,42 ton CO2 dengan harga rata-rata unit karbon sebesar US$2 per ton CO2.
Sementara itu, terdapat offset sebesar 4.500 CO2 dari sertifikat internasional dengan rata-rata harga sebesar 3 EUR per ton CO2 dan 22.248,1 CO2 dari sertifikat penurunan emisi (SPE) dengan rata-rata unit karbon sebesar Rp4.000 per ton CO2.
Adapun, total biaya uji coba carbon market itu mencapai Rp1,54 miliar yaitu terdapat insentif Rp1,22 miliar untuk perusahaan yang berada di bawah cap dan insentif Rp236 juta untuk pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan.
