Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI 2014-2019 Jusuf Kalla (JK) menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani akan bekerja keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kedepannya, terutama terkait program pemerintah dan utang luar negeri.
Hal itu diungkapkan JK saat ditanya oleh jurnalis senior Karni Ilyas. Dalam kesempatan itu, Karni Ilyas bertanya soal kondisi perekonomian Indonesia setelah pandemi Covid-19 mereda.
“[Ekonomi Indonesia] Baik-baik saja dalam artian ekonomi kita berjalan, walaupun kita katakan bahwa utang tentu ada permasalahan tahun depan, anggaran juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan betul-betul banting tulang untuk mengatasi semua masalah-masalah itu,” kata Jusuf Kalla dalam saluran YouTube Karni Ilyas Club, dikutip Jumat (23/9/2022).
Dia menjelaskan program-program pemerintah kemungkinan akan sulit untuk berjalan ke depannya. Apalagi, dia melihat belum ada komitmen investor dari luar yang ikut mendanai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, anggaran IKN saat ini sebagian besar masih akan ditopang dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Anggaran bisa kurang atau bisa saja tidak berkurang, tapi utang kita akan naik. Itu sudah dibahas banyak ekonom dan kita juga percaya bahwa angka-angka itu akan menjadi bagian daripada persoalan tahun depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, dana pembangunan IKN 20 persen dari total anggaran (APBN), sementara sisanya diharapkan dari investor luar.
Pemerintah sendiri telah memberikan sejumlah insentif, untuk menarik investor agar mau terlibat dalam pembangunan proyek IKN Nusantara. Namun, minat investor saat ini ternyata belum sebesar yang diharapkan pemerintah.
“Jadi tidak berjalan mulus nanti. Kelihatan yang jalan investasi dari APBN. Kita melihat defisit tinggi, tapi anggaran tinggi. Ada konsekuensinya dalam defisit anggaran,” ujarnya.
Kementerian Keuangan dalam laporan APBN edisi Agustus 2022 melaporkan, sampai dengan akhir Juli 2022 posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.163,12 triliun atau 37,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Posisi utang tersebut naik sebesar Rp39,5 triliun dibandingkan dengan posisi utang pemerintah per Juni 2022 yang tercatat sebesar Rp7.123,6 triliun.
Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memperkirakan, pembiayaan utang negara bakal melonjak hingga Rp696 triliun dengan skenario sesuai RAPBN 2023.
Sementara itu, skenario terburuk dengan adanya perubahan variabel suku bunga, inflasi, dan selisih kurs serta cost-overrun dari proyek infrastruktur, maka penambahan pembiayaan utang di 2023 dapat mencapai sekitar Rp800 triliun - Rp850 triliun.
Hingga akhir 2023, skenario terburuk utang pemerintah diperkirakan menjadi Rp8.000 triliun atau naik 11,8 persen dibanding posisi utang terakhir di Rp7.163,12 pada Juli 2022.
“Yang perlu dimitigasi adalah beban pembayaran bunga utang, bisa lebih dari Rp441 triliun per tahunnya,” kata Bhima kepada Bisnis, Jumat (23/9/2022).
