Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonom: Langkah Pemerintah Berikan Bansos Sebelum Kenaikan BBM Cukup Membantu

Langkah yang diambil pemerintah, dinilai cukup membantu menjaga daya beli masyarakat.
Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). /Antara Foto-Muhammad Adimaja
Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). /Antara Foto-Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebelum melakukan penyesuaian terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax dinilai cukup membantu dalam menahan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Aviliani Rilis Temuan Survei Nasional yang diadakan secara virtual pada Minggu (4/9/2022).

"Bagaimana dengan adanya kenaikan BBM? Tentu saja dengan adanya BLT [bantuan langsung tunai] ini sudah membantu paling tidak menahan, kalau pun harga naik kenaikan harga itu dibantu dengan BLT sehingga daya beli itu tidak turun," katanya, dikutip Senin (5/9/2022).

Aviliani menuturkan, setidaknya terdapat empat struktur masyarakat yakni kelas atas, kelas menengah atas, kelas menengah bawah dan kelas bawah.

Kelompok masyarakat yang mengalami penurunan daya beli yang dimaksud yakni kelompok kelas menengah bawah dan kelas bawah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memberikan tambahan bantuan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah sebelum mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada Sabtu (3/9/2022).

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada kelas bawah sebesar Rp24,17 triliun guna melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan harga global. Bantuan tersebut ditargetkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di mana bantuan akan diberikan sebesar Rp150.000 per bulan selama 4 bulan.

Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat kelompok menengah bawah melalui bantuan subsidi upah (BSU) dengan total bantuan senilai Rp9,6 triliun. Adapun bantuan ini ditargetkan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan di mana bantuan akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 1 bulan.

Aviliani menilai, bantuan yang diberikan pemerintah ini sudah adil.

"Yang perlu dibantu dan sekarang memang dibantu oleh pemerintah adalah kelas bawah. Itu konsumsinya 17 persen dari total konsumsi nasional dan sebagian kelas menengah bawah. Jadi sebetulnya sudah fair, yang dibantu itu dua," ujarnya.

Sementara itu, meskipun jumlah kelas atas hanya 20 persen, namun konsumsi mencapai 40 persen dari total konsumsi nasional. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa kelompok ini biasanya tak terdampak atas inflasi, demikian halnya dengan kelompok menengah atas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper