Bisnis.com, BADUNG - Pemerintah bakal menyetop operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah mencapai masa kontrak 30 tahun guna mendukung program energi bersih.
Pada tahun ini pemerintah bakal menyetop operasional 3 PLTU batu bara yang telah beroperasi selama lebih 30 tahun. Total ada 33 PLTU dengan kapasitas 16,8 GW yang telah beroperasi selama tiga dekade.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021--2030 ditargetkan untuk menghasilkan listrik dari pembangkit yang lebih hijau.
Menurutnya, dalam RUPTL tersebut porsi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik energi baru terbarukan akan mencapai hingga 51,6 persen atau setara dengan 20,9 gigawatt (GW). Adapun porsi pembangkit listrik berbasis fosil mencapai 19,7 GW. Dengan porsi pengangkit berbahan bakar batu bara mencapai 13,9 GW.
Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan menyetop operasional PLTU yang telah mencapai masa kontrak 30 tahun. Dari hasil kajian tersebut terdapat 33 lokasi PLTU dengan total kapasitas 16,8 GW yang akan dipensiunkan.
"Kami targetkan 2--3 unit dapat dipensiunkan, diskusi dan negosisasi masih dalam progres, dan setelah 2-3 unit ini kita akan lanjutkan sisanya yang akan dipensiunkan," ujarnya dalam acara Friend of Indonesia Renewable Energy (FIRE) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (1/9/2022).
Baca Juga
Arifin menjelaskan bahwa pada saat masa transisi energi dari fosil ke sumber energi yang lebih bersih setidaknya diperlukan investasi US$1 triliun.
Dalam rencana penyetopan operasional 3 PLTU tersebut, pemerintah disebut tengah melakukan kajian dan juga negosiasi dengan Asian Development Bank (ADB) yang akan mengucurkan pendanaan.
"ADB yang kerja sama untuk energy transition mechanism, tapi ya nanti kita lihat berapa, studinya sudah diselesaikan nah tinggal sekarang, tinggal negosiasinya," ungkapnya.
Arifin menjelaskan ketiga PLTU yang tengah dipersiapkan untuk memasuki masa pensiun tersebut kemungkinan besar berlokasi di wilayah Jawa.
Kendati demikian, Arifin menegaskan rencana tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pasokan listrik kepada pelanggan di Pulau Jawa.
"Kita kan sekarang over kapasitas, masih aman," ungkapnya.
