Bisnis.com, JAKARTA — Bantuan sosial atau bansos senilai Rp24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai dapat menjaga kondisi ekonomi masyarakat, terutama yang miskin dan rentan. Namun, anggaran tersebut ternyata tak cukup untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa naiknya harga berbagai barang sangat menekan ekonomi masyarakat miskin. Pasalnya, lebih dari separuh pengeluaran mereka adalah untuk konsumsi rumah tangga.
Bukan hanya masyarakat miskin, Bhima menilai kelas menengah yang rentan pun cukup tertekan oleh kondisi saat ini. Perlindungan sosial menjadi instrumen penting untuk menjaga perekonomian yang bertopang kepada konsumsi.
Begitu juga dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang menurut Bhima perlu diberikan dana kompensasi, misalnya subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dinaikkan atau diberikan bantuan permodalan.
“Misalnya [harga] BBM mau naik September, maka bansos idealnya sudah cair semua,” ujar Bhima dalam keterangan resmi, dikutip pada (1/9/2022).
Ekonom Defiyan Cori menilai bahwa perlu adanya langkah percepatan meningkatkan kapasitas usaha UMKM, agar perekonomiannya terjaga kuat. Langkah itu perlu berjalan paralel dengan pemberian bansos sebagai bantalan utama.
“Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. Termasuk manajemen dan pengelolaan usahanya, sehingga bisa membantu menjaga daya beli,” kata Defiyan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai bahwa langkah pengalihan anggaran untuk menambah bansos merupakan pilihan tepat. Terlebih, langkah itu menjadi krusial di tengah rencana pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM.
Pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos dapat sedikit mengatasi masalah tidak optimalnya penyaluran subsidi. Pasalnya, BBM bersubsidi justru lebih banyak dinikmati orang-orang mampu dan dunia usaha.
“Saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos, pemerintah harus melakukan revisi Perpres 191/2014 agar menjadikan tepat sasaran. Sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan,” kata Eddy pada Rabu (31/8/2022).
ISU PANGAN
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai bahwa Indonesia masih menghadapi isu kerawanan pangan. Saat ini, pangan pun menjadi komponen penyumbang terbesar terhadap inflasi.
Kondisinya menjadi sulit karena pangan sebagai kebutuhan pokok menjadi komponen pengeluaran utama masyarakat miskin. Oleh karena itu, penyaluran bansos menjadi krusial untuk perlindungan dasar bagi masyarakat miskin.
Said menilai bahwa penyaluran bansos tidak cukup untuk mengatasi masalah itu. Pemerintah perlu menyusun kebijakan fiskal yang mampu mendorong penguatan ketahanan pangan.
"Urusan kemandirian pangan sangat penting, sebab dengan ketergantungan pangan rawan untuk menghadapi berbagai risiko ekonomi, baik yang diterima oleh rakyat maupun fiskal kita," ujar Said.
Dia menyebut bahwa Indonesia masih mengandalkan impor untuk pemenuhan sejumlah komoditas, seperti daging, sayuran, gula, dan kedelai.
Said pun menilai bahwa penyaluran bansos harus berjalan beriringan dengan langkah mendorong produksi UMKM. Kemudian, pemerintah perlu mengakselerasi konversi energi, sehingga tidak terjadi belanja yang boros untuk subsidi—karena ternyata lebih dinikmati masyarakat mampu.
"Agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial, sebagai antisipasi jika harga BBM bersubsidi naik.
"Kami sedang mengkalkulasi kebutuhan kompensasi dalam berbagai program. Tentu hal ini dikaitkan dengan program perlinsos yang sedang berjalan seperti saat penanganan Covid-19," kata Airlangga.
