Bisnis.com, JAKARTA - Dana bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial yang disiapkan pemerintah untuk pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), dinilai masih perlu ditingkatkan.
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp24,17 triliun kemungkinan tidak akan mencukupi.
Menurut Budi, dana bantuan sosial tersebut masih perlu ditambah agar dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut mengingat angka kemiskinan Indonesia yang masih cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 mencapai 9,54 persen atau 26,16 juta orang.
“Kemungkinan akan sulit tercukupi untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Apalagi, kebijakan ini terbilang last minute dan belum direncanakan sebelumnya,” paparnya dalam Kelas Edukasi Jurnalis yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (30/8/2022).
Lebih lanjut, Budi menuturkan inflasi Indonesia berpotensi menembus 8 persen jika harga BBM Pertalite langsung dinaikkan ke kisaran Rp10.000. Kenaikan harga tersebut juga akan berdampak secara tidak langsung, contohnya pada biaya pembuatan dan transportasi sebuah barang atau jasa.
Sebaliknya, Budi menambahkan jika harga BBM dinaikkan secara bertahap atau gradual, Budi memperkirakan inflasi tidak akan bergerak secara drastis.
Baca Juga
Di sisi lain, dia melihat, dengan adanya pemberian bantuan sosial, maka kenaikan harga BBM kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat. Budi memprediksi kenaikan tersebut akan terjadi pada kisaran September – Oktober 2022.
“Untuk pastinya kita harus lihat dulu realisasi APBN-nya, berapa yang sudah digunakan dan berapa yang tersisa,” ujar Budi.
Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menekankan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp24,17 triliun berasal dari dana bantuan sosial (bansos) bukan dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk anggaran itu [Rp24,17 triliun], saya pastikan anggaran bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM. Jadi memang anggaran subsidi itu sudah ada Rp502,4 triliun, itu bansos ada anggarannya sendiri," kata Isa.
Isa menuturkan, dana bansos senilai Rp24,17 triliun berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp18,6 triliun dari DPR pada 19 Mei lalu dan cadangan lain sehingga total keseluruhan mencapai sekitar Rp22 triliun.
Kemudian, Rp2 triliun lainnya merupakan alokasi dari DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil), sehingga total anggaran bansos untuk BLT yang akan diberikan dalam waktu dekat yakni Rp24,17 triliun.
