Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman mendesak pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar di tengah kekhawatiran inflasi domestik yang sudah terlanjur tinggi sebesar 4,94 persen secara tahunan atau tertinggi sejak Oktober 2015.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bakal berdampak serius pada daya beli masyarakat. Alasannya, Hery menambahkan, sekitar 70 persen profil pembeli BBM bersubsidi merupakan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Jika ini dinaikkan sudah pasti akan menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat yang kebanyakan menengah ke bawah tentu akan mendorong inflasi,” kata Hery saat konferensi pers, Kamis (25/8/2022).
Saran itu disampaikan Hery saat memaparkan hasil survei yang dilakukan Ombudsman sepanjang 8-12 Agustus 2022. Survei itu dilakukan dengan mewawancarai langsung 781 responden di 31 provinsi seluruh Indonesia, tersebar di 38 kota dan 6 kabupaten SPBU. Pengambilan sampel survei dilakukan secara purposive random sampling.
“Jika pertalite naik Rp10.000 saja per liter maka kontribusinya terhadap inflasi diprediksi mencapai 0,97 persen,” ujarnya.
Ombudsman meminta pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 terkait dengan upaya menahan harga komoditas strategis tersebut.
“Pemerintah mesti cermat menggali seluruh sumber pendapatan negara dan mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, kenaikan harga BBM yang disalurkan Pertamina terus disuarakan pemerintah. Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM pada minggu depan.
Menurut Luhut, Presiden Jokowi telah mengindikasikan bahwa pemerintah tidak bisa terus mempertahankan harga Solar dan Pertalite di harga saat ini.
"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga [BBM] ini," kata Luhut seperti dilansir Antara, Jumat (19/8/2022).
Dia mengatakan dengan pernyataan Presiden yang sudah mengindikasikan tidak mungkin harga BBM Pertamina terus ditahan. Apalagi, kata mantan Kepala Kantor Staf Presiden ini, harga BBM Indonesia masuk termurah se-kawasan.
"[Harga BBM] kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ujarnya.