Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi politik pangan Khudori menilai ancaman krisis pangan bagi Indonesia dalam waktu dekat ini belum mengkhawatirkan. Menurutnya, yang terjadi adalah potensi penurunan angka produksi dan pasokan global akibat dampak perang.
“Indonesia belum akan krisis pangan. Kondisi pangan kita sekarang masih cukup baik, tapi politik kebijakan pangan belum berpihak nyata pada kesejahteraan dan daya tahan pangan nasional Indonesia,” ujarnya pada diskusi dan peluncuran buku 'Mata Air Indonesia Maju: Gagasan Kepada Cak Imin' yang digelar Rumah Politik Kesejahteraan (RPK), seperti dikutip, Sabtu (20/08/2022).
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu menyayangkan minimnya komitmen para elit atas kedaulatan pangan Indonesia. Ia menilai elit Indonesia belum sepenuhnya menyadari krisis pangan sesungguhnya. “Indonesia perlu membangun sistem pangan supaya tidak bergantung pada kondisi pasar dunia,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan utamanya pada industri pangan berskala trans nasional kerena hanya fokus pada bebearpa komoditas utama, sedangkan keanekaragaman hayati Indonesia belum banyak dimanfaatkan.
Industri pangan trans nasional menguasai sistem pangan dari hulu ke hilir, dari benih sampai supermarket. “Sementara negara minim perlindungan dan kebijakan yang mendorong sistem pertanian Indonesia lebih kuat dan stabil,” kritiknya.
Peniliti dan Kepala Pusat Studi Agraria IPB Rina Mardiana menilai, perlindungan pemerintah pada sistem ekologis penghasil pangan nasional saat ini memprihatinkan.
Baca Juga
“Alih fungsi lahan produktif pangan Indonesia tidak mencerminkan kehendak elit politik Indonesia pada kedaulatan pangan,” kata Kepala Pusat Studi Agraria IPB tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan mengatakan pentingnya menjamin subsidi bagi petani. "Subsidi pada petani seperti benih dan pupuk adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi," kata Daniel.
Ia menegaskan subsidi pada petani berdampak pada produktifitas pertanian dan akibatnya langsung pada ketahanan pangan nasional.
“Jadi pemerintah tidak boleh sekedar berbangga kita surplus dan mandiri pangan. Tapi di satu sisi harus menjamin rakyat kecil bisa mengakses kebutuhan pokok yang dibutuhkan petani dalam produksi,” jelas Daniel.
Kalau tidak bisa mengakses subsidi, kata Daniel, petani kecil hanya akan produksi dalam skala subsistem untuk kebutuhannya sendiri. “Jadi kalau negara mau produktifitas nasional dan ketahanan pangan terjamin, negara harus menjamin subsidi pada kelompok produktif terutama petani,” imbuh Daniel.
Sebab itu, meski ancaraman kirisis pangan nasional saat ini belum menjadi gejala rawan, ia menilai dibutuhkan kehendak politik untuk membantu menguatkan petani. “Jika input produksi tinggi petani tidak mau menggarap lahan, produktifitas turun dan krisis pangan bisa jadi aktual,” tegasnya.
