Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kondisi APBN atau fiskal dan moneter Indonesia untuk hadapi dampak krisis global.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com 16 Agustus 2022  |  10:26 WIB
Dampak Krisis Global, Ketua MPR Pertanyakan Kondisi APBN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Sidang Tahunan MPR RI 2022 / Youtube DPR RI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan kondisi fiskal dan moneter harus tetap terjaga di tengah potensi krisis ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan oleh Bamsoet dalam pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR RI yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna MPR/DPR, Jakarta pada Selasa (16/8/2022). Menurutnya, ada sejumlah tantangan yang dihadapi, baik dari sektor fiskal maupun moneter.

"Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur," katanya, Selasa (16/8/2022). 

Dia melajutkan tantangan terbesar dari segi moneter adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Disamping itu, Bamsoet mengatakan pengembangan kemampuan sektoral, khususnya Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan.

Menurutnya, hal itu merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.

Dia juga mengungkapkan, defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun depan menjadi tantangan utama. Pasalnya, kondisi pemulihan ekonomi saat ini tidak menentu. Selain itu, peningkatan utang yang signifikan memicu beban pembayaran bunga tambahan.

Menurut dia, penyusunan prioritas dan re-alokasi anggaran secara tepat diperlukan sebagai strategi jangka pendek. Kebijakan burden sharing, lanjut dia, tidak hanya dengan moneter, tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.

Sementara itu, strategi jangka panjang memerlukan perencanaan pembayaran utang, setidaknya untuk 30 tahun ke depan.

"Dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sidang Tahunan MPR Bambang Soesatyo ekonomi global
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top